Pusat-daerah dinilai kurang koordinasi soal bansos

Penyaluran bantuan sosial (bansos) dinilai masih jadi persoalan pelik lantaran kerap salah sasaran. Melesetnya penyaluran bansos terjadi akibat dari ketidakcocokan data pemerintah pusat dengan pemerintah daerah.

Wakil Ketua Komisi VIII Dewan Perwakilan Rakyar (DPR-RI), Ace Hasan Syadzili menjelaskan, persoalan salah sasaran penerima menjadi pelik karena adanya kesalahan pengimputan hingga pemutakhiran data yang ada.

Beberapa pemerintah daerah, ungkap politikus Golkar itu, mengaku tidak dilibatkan dalam penginputan dan pemutakhiran data. Ada juga pemerintah daerah yang tidak aktif dalam melakukan pendataan dengan berbagai alasan, seperti kekurangan anggaran untuk melakukan pemutakhiran data hingga situasi yang menyebabkan sulitnya mendapatkan akses.

“Komisi VIII sendiri telah membuat panitia kerja (panja) yang membahas tentang verivikasi dan validasi data penerima bantuan. Ini penting untuk memastikan bahwa sistem di dalam proses pemutakhiran data penerima bansos harus tepat sasaran, dan tepat guna. Ketepatan sasaran ini pasti akan mempengaruhi juga terhadap keberhasilan dan upaya kita untuk membantu masyarakat dalam menciptakan kesejahteraan bagi mereka,” papar Ace di Jakarta, Selasa, (19/1).

Untuk itu, sambung Ace, diperlukan jalur koordinasi yang baik antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, sehingga ketepatan data penerima bansos menjadi terukur dan tepat sasaran penerima.