Saran terima suap oleh Prabowo berpotensi timbulkan konflik

Pernyataan Ketua Umum Partai Gerindra, Prabowo Subianto, yang menyarankan agar masyarakat menerima suap politik pada Pilkada Serentak 2018, dinilai menghancurkan budaya demokrasi bersih dan beradab yang dibangun Indonesia. Sekjen Serikat Kerakyatan Indonesia (Sakti), Girindra Sandino mengatakan, hal ini dapat mendegradasi loyalitas masyarakat terhadap sistem demokrasi yang akibatnya dapat merusak democratic sustainability.

"Pernyataan Prabowo potensial berpengaruh negatif pada konsolidasi demokrasi yang sedang dibangun dan dapat menimbulkan perpecahan atau konflik, baik secara kasuistik maupun meluas," kata Girindra dalam pernyataan yang diterima Alinea, Selasa (26/6).

Konflik yang ia maksud, dapat terjadi saat masyarakat mengikuti saran Prabowo, sementara masyarakat lain menolak karena merupakan pelanggaran hukum Pilkada. Ia menyarankan agar aparat keamanan melakukan antisipasi terhadap potensi ini, karena masyarakat pemilih yang dapat menjadi korban.

Lebih jauh, Girindra menuturkan, jika masyarakat menerima atau menanggapi pernyataan semacam tersebut dengan permisif, maka berpotensi menghancurkan sendi budaya demokrasi yang menjadi syarat mutlak konsolidasi demokrasi.

"Ucapan-ucapan maupun tindakan yang bertentangan dengan komitmen normatif serta perilaku demokratik akan berbahaya secara politik karena dapat berkembang menjadi pengulangan pola (recurrence patterns), misalnya pada pemilu serentak atau pilkada serentak yang akan datang," katanya.