Saran terima suap oleh Prabowo berpotensi timbulkan konflik

Pernyataan Ketua Umum Partai Gerindra, Prabowo Subianto, yang menyarankan agar masyarakat menerima suap politik pada Pilkada Serentak 2018, dinilai menghancurkan budaya demokrasi bersih dan beradab yang dibangun Indonesia. Sekjen Serikat Kerakyatan Indonesia (Sakti), Girindra Sandino mengatakan, hal ini dapat mendegradasi loyalitas masyarakat terhadap sistem demokrasi yang akibatnya dapat merusak democratic sustainability.

"Pernyataan Prabowo potensial berpengaruh negatif pada konsolidasi demokrasi yang sedang dibangun dan dapat menimbulkan perpecahan atau konflik, baik secara kasuistik maupun meluas," kata Girindra dalam pernyataan yang diterima Alinea, Selasa (26/6).

Konflik yang ia maksud, dapat terjadi saat masyarakat mengikuti saran Prabowo, sementara masyarakat lain menolak karena merupakan pelanggaran hukum Pilkada. Ia menyarankan agar aparat keamanan melakukan antisipasi terhadap potensi ini, karena masyarakat pemilih yang dapat menjadi korban.

Lebih jauh, Girindra menuturkan, jika masyarakat menerima atau menanggapi pernyataan semacam tersebut dengan permisif, maka berpotensi menghancurkan sendi budaya demokrasi yang menjadi syarat mutlak konsolidasi demokrasi.

"Ucapan-ucapan maupun tindakan yang bertentangan dengan komitmen normatif serta perilaku demokratik akan berbahaya secara politik karena dapat berkembang menjadi pengulangan pola (recurrence patterns), misalnya pada pemilu serentak atau pilkada serentak yang akan datang," katanya.

Wasekjen Komite Independen Pemantau Pemilu (KIPP) ini juga menilai, Prabowo tengah melakukan manuver politik melalui pernyataannya tersebut. Hal ini dilakukan Prabowo untuk melakukan pemetaan politik terhadap kelompok-kelompok rival, demi memudahkan melakukan strategi politik dalam Pilpres 2019.

Namun Girindra juga menilai pernyataan Prabowo ini dapat menjadi bumerang politik bagi dirinya sendiri, yang dapat berpengaruh dalam Pilpres 2019. Sebab jika lawan politik Prabowo mengkampanyekan gerakan anti korupsi, maka Prabowo dianggap dapat mendukung praktik korupsi.

"Ini menunjukkan kadar kenegarawanan beliau. Pernyataan Prabowo ini dapat menjadi bumerang politik atau senjata makan tuan pada saat Pilpres 2019," katanya.

Saran Prabowo pada masyarakat untuk menerima suap jelang Pilkada Serentak 2018 pada 27 Juni mendatang, disampaikan karena ia meyakini uang tersebut berasal dari uang rakyat. Karenanya saat disodorkan kembali pada rakyat, maka uang tersebut diperbolehkan untuk diambil. 

Namun demikian, Prabowo juga menyarankan agar masyarakat tidak mengambil lebih dari uang atau sembako yang diberikan. Pilihan politik masyarakat, harus tetap menggunakan hati nurani dan tidak terpengaruh oleh uang suap yang diterima.

Pernyataan Prabowo tersebut disampaikan melalui akun Facebook pribadinya pada Kamis (21/6) lalu.