Elite-elite parpol terkesan irit bicara soal usulan pemakzulan Gibran.
Ketua DPR RI Puan Maharani mengaku belum menerima surat rekomendasi pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka yang dikirimkan Forum Purnawirawan Prajurit TNI. Namun, ia berjanji akan segera memproses rekomendasi itu sesuai ketentuan yang berlaku.
"Masih banyak surat yang menumpuk. Namun, nanti kalau sudah diterima, tentu saja kita akan baca dan kita akan proses sesuai dengan mekanismenya,” ujar Puan kepada wartawan di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (1/7).
Forum Purnawirawan Prajurit TNI melayangkan surat bernomor 003/FPPTNI/V/2025 ke DPR dan MPR untuk memproses tuntutan pemakzulan Gibran, Juni lalu. Surat tertanggal 26 Mei 2025 yang ditujukan ke Ketua MPR dan Ketua DPR RI.
Sejumlah alasan dirinci sebagai alasan rekomendasi pemakzulan. Poin utama ialah proses pencalonan Gibran yang melanggar aturan karena dugaan intervensi Ketua Mahkamah Konstitusi saat itu, Anwar Usman. Saat ini, Anwar berstatus sebagai paman Gibran.
Surat ditandatangani empat purnawirawan TNI, yakni Jenderal TNI (Purn) Fachrul Razi, Marsekal TNI (Purn) Hanafie Asnan, Jenderal TNI (Purn) Tyasno Soedarto, dan Laksamana TNI (Purn) Slamet Soebijanto. Mantan Wapres Try Sutrisno juga disebut merestui manuver para purnawirawan tersebut.