Soal vaksin berbayar, Anggota Komisi IX DPR: Hindari logika bisnis, utamakan kemanusiaan

Anggota Komisi IX DPR RI Kurniasih Mufidayati menilai gagasan program layanan vaksinasi berbayar yang sempat diinisiasi oleh salah satu rumah sakit milik Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sangat tidak pantas. Sebab, target vaksinasi tahap pertama untuk tenaga kesehatan belum sepenuhnya berjalan.

"Untuk tenaga yang berjuang di garda depan saja belum cukup alokasinya, sehingga tidak pas sudah melontarkan vaksin berbayar dan bahkan sudah ada promo vaksin berbayar dari salah satu RS BUMN meski kemudian ditarik dan meminta maaf," ujar Mufida, dalam keterangannya, Kamis (4/2).

Mufida mengingatkan, izin penggunaan vaksinasi Covid-19 yang telah dilaksanakan saat ini berbeda dengan skema vaksinasi berbayar. Izin vaksin Covid-19 yang dikeluarkan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), kata dia, substansinya adalah kedaruratan.

"Sehingga dalam kondisi darurat hindari logika bisnis. Utamakan logika kemanusiaan," terang Mufida.

Politikus PKS itu meminta seluruh pihak mengesampingkan gagasan program vaksinasi berbayar. Dia mengingatkan, pemerintah saat ini masih berjuang untuk mendapatkan kuota vaksin Covid-19 dari seluruh negara di dunia.