Tanggapan PAN soal penyetopan paket pelatihan Kartu Prakerja
Paket pelatihan disetop per 30 Juni dan tidak berlaku surut.
Penghentian produk paket pelatihan (bundling) Kartu Prakerja diharapkan menjadi bahan evaluasi atas pelaksanaan program agar tepat sasaran. Karenanya, pemerintah didorong melibatkan pihak-pihak yang memahami masalah pelatihan kerja dalam melakukan penilaian.
Anggota Komisi X DPR, Saleh Daulay, juga mendorong pelibatan penegak hukum saat evaluasi agar tidak ada penyelewenangan dalam pelaksanaan nantinya karena alokasi anggarannya tergolong besar.
"Ini diperlukan untuk mengantisipasi adanya dugaan pelanggaran hukum," ucap politikus Partai Amanat Nasional (PAN) itu, Kamis (2/7).
Dengan pelibatan pihak-pihak terkait tersebut, diharapkan melahirkan rekomendasi-rekomendasi yang mengembalikan fungsi pelatihan kepada tujuan awal program. Baginya, program Kartu Prakerja wajib mendatangkan manfaat bagi masyarakat luas.
"Anggaran pelaksanaan program ini, kan, besar, sekitar Rp20 triliun. Sudah seharusnya program ini mendatangkan manfaat seluas-luasnya bagi masyarakat," jelasnya.