Vaksin Merah Putih, PKS soroti kecilnya anggaran riset

Minimnya dukungan negara terhadap riset dalam negeri terlihat jelas dari kecilnya anggaran Kementerian Riset dan Teknologi (Kemenristek)/BRIN. Anggota Komisi IX DPR RI Netty Prasetiyani Aher mengungkapkan, pada 2021 saja melalui surat Menteri Keuangan nomor S-30/MK.02/2021, alokasi Anggaran Kemenristek/BRIN hanya Rp2,696 triliun.

“Kalau anggarannya kecil begini kita mau riset apa? Bahkan alokasi anggaran belanja riset kita tidak sampai 1 % dari PDB. Beda jauh dengan negara-negara luar yang memiliki komitmen tinggi untuk investasi dalam riset. Misal Korsel dan Jepang, dana riset mereka 3 sampai dengan 4%. Kalau mau yang lebih dekat bisa lihat Singapura yang di atas 2% dan Malaysia di atas 1%, sementara kita? Sangat tertinggal jauh,” ujar Netty dalam keterangan tertulis, Rabu (14/04).

Ia lantas menyoroti digabungnya Kemenristek ke dalam Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud). Menurut Netty peleburan dua kementerian ini akan berdampak terhadap penelitian vaksin, khususnya vaksin Merah Putih.

"Peleburan Kemenristek berpotensi mengganggu jalannya penelitian vaksin Merah Putih karena vaksin yang digerakkan oleh enam lembaga itu berada di bawah koordinasi Kemenristek. Kita juga akan kehilangan kementerian yang memiliki fungsi untuk memetakan kebijakan serta strategi dalam bidang riset dan teknologi. Komitmen pemerintah perlu dipertanyakan. Sebenarnya pemerintah mendukung inovasi dan riset untuk kemajuan bangsa atau tidak?," bebernya.

Menurut Ketua Tim Covid-19 Fraksi PKS DPR RI ini, terhambatnya proses penelitian vaksin Merah Putih pascapenggabungan terlihat dari belum jelasnya kebijakan pemerintah terhadap enam lembaga penggerak vaksin Merah Putih. Enam lembaga tersebut di antaranya Lembaga Biologi Molekuler Eijkman, LIPI (Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia), Universitas Gadjah Mada, Universitas Indonesia, Institut Teknologi Bandung, dan Universitas Airlangga.