Terkait UU KPK, YLBHI sebut ada yang salah dengan hati Jokowi
Penolakan revisi UU KPK mendorong mahasiwa turun ke jalan, beberapa meninggal, dan lainnya mengalami kekerasan dari aparat.
Direktur Advokasi Yayasan Lembaga Hukum Indonesia (YLBHI) M Isnur mengatakan, seharusnya Presiden Jokowi lebih mengutamakan suara rakyat dibandingkan partai politik (parpol) untuk urusan UU KPK. Menurut Isnur, hampir seluruh rakyat telah mendesak pemerintah Jokowi agar membatalkan UU KPK.
Penolakan bahkan terjadi dalam kekuatan yang sangat besar, ditambah adanya gelombang aksi mahasiswa, pernyataan akademisi, dan tokoh yang ikut bersuara. Menurut Isnur, seharusnya hal ini menjadi kekuatan Jokowi untuk membatalkan UU KPK.
Dia menyebut, sebagian besar pihak yang menolak UU KPK justru merupakan pendukung Jokowi dalam Pilpres 2019. Oleh sebab itu, seharusnya Jokowi bisa memercayai suara-suara tersebut.
"Kalau Pak Jokowi tidak percaya sama tokoh-tokoh yang selama ini sebagian besar mendukung dia, datang dengan tulus, sudah tua dan senior, tidak lagi butuh jabatan dan sebagainya, Jokowi bisa tanya dengan sistemnya sendiri yang dia percaya. Jangan sampai dia dibohongi anak buahnya atau asal bapak senang," ujar Isnur di Kantor YLBHI, Jakarta Pusat, Minggu (6/10).
Penolakan revisi UU KPK mendorong rakyat atau mahasiwa turun ke jalan, beberapa meninggal, dan lainnya mengalami kekerasan dari aparat kepolisian. Berangkat dari itu, Isnur berharap Jokowi merasakan kebatinan yang telah dirasakan oleh rakyat. Sebab, Jokowi merupakan simbol yang dipilih oleh rakyat sendiri.