Berita Kumpulan Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (Apdesi) Hari Ini

Tuntutan Apdesi dkk soal revisi UU Desa salah arah?

Apdesi mendorong revisi UU Desa segera disahkan saat berunjuk rasa di depan Gedung DPR, Rabu (31/1).

Sinyalemen dukungan perangkat desa yang tergabung dalam Desa Bersatu menyalahi aturan yang tertuang dalam UU Pemilu dan UU Desa.

UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menyebutkan wewenang mengangkat dan memberhentikan perades berada pada pemdes.

Prabowo menyampaikan, soal perjuangan untuk menaikkan dana desa menjadi Rp 1 miliar dalam sambutannya.

Kepala desa, BPD, dan perangkat desa akan menuntut balik partai politik yang menyuarakan bola panas tersebut.

Saat aksi di depan DPR, ada 10 tuntutan APDESI tentang revisi UU Desa.

Selain itu, para kades menuntut alokasi dana desa sebesar 10% dari total APBN setelah dikurangi subsidi dan pembayaran utang negara.

Abdul Halim mengklaim, masa jabatan kepala desa (kades) relatif pendek sehingga waktu melakukan terobosan pembangunan tidak optimal.

Mobilisasi kepala desa untuk menguatkan wacana Jokowi tiga periode dianggap penyalahgunaan kekuasaan.

Menurut Pramono, kalaupun ada deklarasi yang dilakukan Apdesi, hal itu terjadi tanpa sepengetahuan Jokowi.