Berita Kumpulan polemik uu md3 Hari Ini

Muslihat tambah kursi pimpinan MPR demi kekuasaan

Tidak efisien, menghabiskan anggaran, hasrat kekuasan dan hanya sebagai kompromi transaksional antar fraksi.

Rapat Paripurna resmi mengesahkan Undang-undang Nomor 22 Tahun 2018 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3) pada Senin (16/9).

Badan Legislasi (Baleg) DPR mulai membahas revisi Undang-Undang KPK dan MD3 sekaligus.

Revisi UU MD3 hanya terletak pada satu pasal yakni penambahan pimpinan MPR.

MK menyatakan sebagian pasal di UU MD3 inkonstitusional.

Undang-undang MPR, DPR, DPD, dan DPRD, kembali digugat ke Mahkamah Konstitusi oleh koalisi masyarakat sipil.

Agenda sidang hari Selasa ini, panel perbaikan pengujian Undang-Undang MD3

Serikat buruh menilai, DPR tidak punya wewenang memanggil, memeriksa, bahkan melakukan penyanderaan dengan bantuan kepolisian.

MK kembali menggelar sidang lanjutan untuk tujuh perkara pengujian UU MD3 hari ini, dengan agenda mendengar keterangan ahli pemohon.

Tim kuasa hukum asosiasi buruh berpendapat bahwa pasal-pasal UU MD3 inkonstitusional, terutama pasal 73 (3-6), 122 huruf (l), dan 245.