50% ASN belum sarjana, pemerintah kasih beasiswa

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN RB) mengatakan 50% dari total jumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) belum sarjana. Menteri PAN RB Syafruddin menyatakan hal ini akan menjadi beban pemerintah untuk melakukan percepatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM). 

"Jumlah total ASN kita itu 4,3 juta, setengahnya atau 50%-nya sudah sarjana dan 50% lainnya belum sarjana," kata Syafruddin di Hotel Westin jakarta, Rabu (21/8). 

Menurut Syafruddin, dari total ASN yang ada, Indonesia butuh minimal 1 juta ASN yang unggul dan berkualitas. Hal tersebut bertujuan agar ASN memiliki kompetensi terutama dalam memberikan pelayanan kepada publik dan untuk mendukung visi pemerintah yaitu Indonesia unggul. 

"Dari total 4,3 juta ASN, kita hanya baru memiliki 400.000 ASN yang unggul. Jadi baru sekitaar 10% saja," jelas Syafruddin. 

Syafruddin menjelaskan untuk mendukung lahirnya ASN muda berbakat dan profesional,  MenPan RB meluncurkan program beasiswa double degree. Kementerian PAN RB sudah menyepakati kerja sama dengan empat perguruan tingggi, terdidi atas dua univestias dalam negeri dan dua di luar negeri. 

"Kerja sama ini dengan Universitas Indonesia (UI), Universitas Hasanudin (Unhas), Universitas Melbourne, dan Universitas Victoria," katanya. 

Syafruddin mengungkapkan ASN yang berasal dan Indonesia bagian barat (Jawa dan Sumatera) bisa memilih UI. Sementara, yang di timur bisa memilih Unhas. Lebih lanjut, Syafruddin menjelaskan, pada tahun pertama, ASN akan kuliah di dalam negeri, dan tahun kedua di Melbourne dan Victoria.

“Ini dilakukan juga supaya adanya pemerataan kualitas ASN baik di timur dan barat Indonesia," katanya.

Menurutnya, ASN yang akan dilibatkan dalam program beasiswa double degree perdana ini adalah sebanyak 60 orang.

Syafruddin menegaskan ASN harus menjadikan universitas dan perguruan tinggi sebagai backbone keilmuan sehingga setiap kebijakan publik yang lahir dapat berdasarkan riset.

Mantan Wakapolri tersebut menjelaskan akan ada 4 bidang studi yang disediakan untuk para ASN dalam program beasiswa ini, yaitu E-Goverment, Reformasi sektor publik, administrasi pemerintahan dan bidang Ekonomi.

"Kita juga butuh ASN yang faham dan ahli dibidang ekonomi, dan ini penting, sehingga nantinya akan meregenerasi komponen kunci perubahan tatakelola  perubahan perekonomian Indonesia yang baik kedepannya," ujarnya. 

Syafruddin mengatakan calon ASN yang akan mendapatkan beasiswa ini tetap akan melalui proses seleksi. Dia menegaskan agar pemerintah daerah mempersiapkan ASN terbaiknya untuk diikutkan dalam program ini. 

"Jadi program ini tetap diseleksi, dan saya yakin ASN kita itu pinter-pinter, dan program ini dibiayai negara dan negara bertanggung jawab untuk itu," ujarnya. 

Untuk diketahui, program ini didukung oleh Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dengan menggunakan anggaran LPDP. Alokasi anggaran LPDP sebesar 70%-80% untuk PNS TNI dan Polri dan 20%-30% untuk reguler.