sun
moon
logo alinea.id logo alinea.id

Bangun smelter Rp25 triliun, INCO gandeng China

Emiten tambang PT Vale Indonesia Tbk. (INCO) membangun smelter Rp25 triliun di Sulawesi Tengah dengan menggandeng mitra asal China.

Annisa Saumi
Annisa Saumi Selasa, 27 Agst 2019 20:27 WIB
Bangun smelter Rp25 triliun, INCO gandeng China

Emiten tambang PT Vale Indonesia Tbk. (INCO) membangun smelter Rp25 triliun di Sulawesi Tengah dengan menggandeng mitra asal China.

Direktur Vale Indonesia Febriany Eddy mengatakan saat ini pihaknya tengah dalam tahap negosiasi komersial final dengan partner mereka yang berasal dari China. Penjajakan kerja sama dengan mitra asal China itu untuk menggarap pabrik pemurnian (smelter) nikel di Bahadopi, Sulawesi Tengah.

"Proses negosiasi komersial ini lebih panjang dari yang kami harapkan, tapi kami yakin akan rampung dalam waktu dekat," kata Febri pada paparan publik di Bursa Efek Indonesia (BEI), Jakarta, Selasa (27/8).

Nantinya, smelter di Bahodopi ini akan digunakan memproduksi feronikel. Smelter tersebut memiliki kapasitas produksi 70.000 ton nikel.

Febri menjelaskan, Vale menggelontorkan investasi senilai US$1,6 miliar - US$1,8 miliar setara Rp25 triliun untuk membangun smelter feronikel di Bahodopi. Vale akan berkongsi dengan mitra barunya untuk membangun smelter tersebut.

"Investasi di luar pabrik, seperti mining sekitar US$300 juta. Investasinya akan 100% dari kas kami," kata Febri.

Sebelumnya, Vale juga telah menjajaki kerja sama dengan perusahaan pertambangan asal Jepang, Sumitomo Metal Mining untuk pembangunan smelter di Pomalaa, Sulawesi Tenggara. 

"Kalau di Pomalaa pabriknya akan produksi mix sulfide product yaitu bahan baku untuk baterai mobil listrik," ujar Febri.

Sponsored

Febri menyebut, hingga saat ini yang menjadi kendala untuk smelter Pomalaa adalah proses perizinan. Ia menjelaskan perseroan saat ini tengah memproses dokumen Analisis Dampak Lingkungan (Amadal) untuk smelter Pomalaa.

Adapun jumlah nilai investasi bagi smelter Pomalaa berkisar di angka US$2,5 miliar setara Rp35,5 triliun untuk pembangunan pabrik saja. Sama seperti smelter Bahodopi, pembangunan di smelter Pomalaa juga dilakukan Vale dengan berkongsi bersama mitra mereka, Sumitomo.

Untuk proses mining di Pomalaa, Vale menganggarkan investasi senilai US$300 juta yang diambil dari kas mereka sendiri.

Manajemen PT Vale Indonesia Tbk. (INCO) dalam paparan publik. Alinea.id/Annisa Saumi

Larangan ekspor

Sementara itu, rencana pemerintah mempercepat penerapan pelarangan ekspor mineral bijih nikel pada 2019 menguntungkan INCO.

Direktur Keuangan Vale Indonesia Bernardus Irmanto mengatakan larangan ekspor bijih nikel yang direncanakan pemerintah Indonesia membuat pasar merespons positif rencana tersebut.

"Pasar mengartikannya pasokan nikel nanti akan berkurang di dunia dan stok akan berkurang. Ketika stok berkurang, kalau permintaan itu tetap atau naik, maka otomatis harga akan naik," ujar Irmanto.

Presiden Direktur Vale Indonesia Nicolas D. Kanter mengatakan kebijakan tersebut akan berdampak positif bagi Vale. Sebab, setelah keluarnya rumor kebijakan tersebut, harga nikel langsung naik. 

"Pemerintah punya pengaruh yang besar pada pasar nikel dunia karena Indonesia mendominasi 27% pangsa pasar nikel dunia," tutur Nico.

Nico melanjutkan, apabila harga nikel naik, hal tersebut akan memberikan pendapatan yang besar bagi pemerintah Indonesia.

Menurutnya, pelarangan ekspor bijih nikel adalah kebijakan yang benar-benar menguntungkan dan menjaga Indonesia tetap memiliki keuntungan kompetitif sebagai negara yang memiliki sumber daya alam nikel terbaik.

Akan tetapi, Nico memandang pemerintah masih perlu lebih hati-hati dalam mengeluarkan aturan. Sebab, menurut Nico mengubah aturan lebih sering juga akan membuat ketidakpastian.

"Yang kita perlu tahu adalah siapa yang terdampak secara long term dengan kebijakan ini, apalagi yang sudah punya legal contract pada ekspor ini," tutur Nico. 

Nico melihat, ada berapa perusahaan yang betul-betul memanfaatkan hasil ekspor nikel tersebut untuk membangun smelter.

Nico melanjutkan, wacana pemerintah mengeluarkan kebijakan percepatan program kendaraan bermotor listrik berbasis baterai juga turut menguntungkan industri nikel. Pasalnya, salah satu komponen pembuat baterai adalah bijih nikel berkadar rendah atau limonit.

Battery Electric Vehicle (BEV), tutur Nico, akan menggunakan limonit yang paling baik dengan grade-nya 1,4 ke bawah. 

"Namun, kalau yang dibolehkan ekspor limonit dengan grade 1,7 ke bawah, tanpa diketahui oleh kita, yang akan diekspor adalah bahan-bahan terbaik untuk menjadi bahan membuat baterai," ujar Nico. 

Hal ini menurutnya kontradiktif dengan kebijakan percepatan program kendaraan bermotor listrik berbasis baterai tersebut. 

"Bahan utama baterai itu diekspor Indonesia. Kebanyakan negara-negara yang menerima, khususnya China, itu di stock pile, menumpuk di sana," kata Nico. 

Nico pun mengatakan pemerintah perlu berhati-hati menyikapi ekspor bijih nikel tersebut. Pemerintah, menurutnya, harus menyikapi hal tersebut dengan seksama dan terpadu.