BI: Utang luar negeri Rp6.348 triliun masih aman dan produktif

Lembaga pemeringkat internasional Standard and Poor’s (S&P) menurunkan outlook perekonomian RI menjadi negatif dari sebelumnya stabil karena meningkatnya utang luar negeri (ULN) Indonesia untuk menangani Covid-19.

Menanggapi hal tersebut, Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo mengatakan tingkat ULN Indonesia masih berada dalam kendali yang positif dan produktif. Saat ini ULN Indonesia tercatat sebesar US$407,5 miliar atau senilai Rp6.348 triliun (kurs Rp15.589).

"Kalau kita lihat lebih lanjut, ULN Indonesia masih aman dan terkendali juga produktif," katanya dalam video conference, Rabu (22/4). 

Dia merinci, utang luar negeri Indonesia tersebut terdiri dari utang swasta sebesar US$24,5 miliar dan utang pemerintah sebesar US$203,3 miliar.

Perry pun menjelaskan utang pemerintah telah dihitung secara hati-hati dan di bawah pengawasan dan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Sedangkan utang swasta juga telah memenuhi manajemen risiko yang penuh kehati-hatian.

"Utang pemerintah berkaitan dengan defisit fiskal, ini dalam kondisi normal selalu melalui persetujuan DPR. Kedua, terkait ULN bank ada peraturan dari BI kalau itu memerlukan persetujuan BI. Kalau swasta itu ada peraturan BI yg mewajibkan mereka menerapkan manajemen risiko secara prudent," ucapnya.

Sementara itu, untuk menutupi defisit anggaran dan pemulihan ekonomi akibat pandemi Covid-19, pemerintah berencana dalam waktu dekat menerbitkan surat berharga negara (SBN) baru.

Hanya saja, dengan fluktuasi pasar keuangan yang tinggi dan penuh ketidakpastian, arus modal keluar yang terjadi jauh lebih besar dibandingkan dengan arus modal masuk sepanjang 2020.

"Dalam konteks ini ada kemungkinan SBN pemerintah akan naik. Tapi tahun ini ada outflow SBN yang menyebabkan kenapa porsi kepemilikan asing di SBN menurun. Kalau dulu 40% asing sekarang 32%," tuturnya.

Turunnya kepemilikan asing di pasar obligasi, lanjutnya, justru meningkatkan kepemilikan BI di pasar SBN, karena BI melakukan pembelian terhadap SBN yang dilepas asing.  

"Pemerintah menaikkan SBN-nya tapi punya BI juga meningkat, jadi kenaikannya secara gross itu yang harus kita lihat dan ada garis kebijakan yang memang kenaikan utang pemerintah itu diupayakan tidak lebih dari 35% dari PDB dan ini masih aman," ucapnya.