Butuh dukungan swasta untuk membangun desa

Badan Pusat Statistik per Maret 2018 mencatat, dari 25,95 juta penduduk miskin, sebanyak 15,81 juta orang berada di desa. Disisi lain, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di perdesaan per Agustus 2018 sebesar 4,04%, meningkat sebesar 0,03% poin.

Bagaimana dengan data lainnya?

BPS juga mencatat jumlah penduduk Indonesia pada 2010 adalah sebanyak 237.641.326 jiwa. Mereka yang bertempat tinggal di daerah perkotaan sebanyak 118 320 256 jiwa (49,79%) dan di daerah perdesaan sebanyak 119.321.070 jiwa (50,21%).

Sementara rasio ketergantungan penduduk Indonesia adalah 51,31. Angka ini menunjukkan setiap 100 orang usia produktif (15-64 tahun) terdapat sekitar 51 orang usia tidak produkif (0-14 dan 65+), yang menunjukkan banyaknya beban tanggungan penduduk suatu wilayah. Rasio ketergantungan di daerah perkotaan adalah 46,59 sementara di daerah perdesaan 56,30. 

Melihat data tersebut, bisa dimengerti perlunya memberikan perhatian lebih kepada desa. Desa yang kuat dan mandiri merupakan komponen terpenting bagi tetap tegaknya bangsa Indonesia yang berdaulat. 

Indonesia tidak bisa selamanya bergantung pada kota. Apabila potensi yang ada di desa itu diabaikan begitu saja, tentu kesenjangan bisa melebar.

"Swasta dan pemerintah harus lebih banyak menyentuh desa dengan sudut pandang berkelanjutan, juga harus saling berkolaborasi. Desa adalah pasar potensial, ini mungkin saat ini jarang menjadi perhatain," kata Pengamat Ekonomi, yang juga telah 25 tahun bekerja di lingkungan Bank Indonesia, Cyrillus Harinowo saat ditemui beberapa hari lalu.

Pemerintah bukannya tidak ada upaya dalam meningkatkan perekonomian masyarakat desa. Salah satu program yang sedang dilakukan bernama dana desa. Berdasarkan data Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia dalan empat tahun terakhir jumlah dana desa sangat besar yakni Rp187 triliun. Setiap tahun dana desa terus meningkat, yakni sebesar Rp20 triliun pada 2015, Rp46,9 triliun pada 2016, Rp60 triliun pada 2017, dan sebesar Rp60 triliun pada 2018. Tahun depan, jumlah dana desa kembali meningkat menjadi Rp70 triliun. Tak hanya dana desa, pada 2019 pemerintah juga akan menyalurkan dana kelurahan sebesar Rp3 triliun.

Apakah sudah cukup untuk meningkatkan kapasitas ekonomi desa? Sepertinya belum. Buktinya data BPS menyebutkan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di perdesaan per Agustus 2018 sebesar 4,04%, meningkat sebesar 0,03% poin.

Itulah sebabnya perlu pihak lain untuk membantu pemerintah dalam membangun desa, seperti pihak swasta. Banyak hal yang bisa disinergiskan untuk membangun desa. Misalkan saja dengan apa yang telah dilakukan PT Danarta Saudara Sejatera (PT DSS) melalui program Rumah Sahabat Desa (RSD).

PT DSS tidak sembarangan dalam mengembangkan desa. Ada survei yang dilakukan agar program yang dilakukan bisa berjalan sesuai harapan. Hasilnya, banyak masyarakat desa yang sudah melek teknologi melalui telepon pintarnya.

"Melalui program Rumah Sahabat Desa (RSD) ini, masyarakat desa bisa menerima berbagai akses yang mereka butuhkan, seperti membeli pulsa, membayar listrik, BPJS, ataupun PLN. Mereka biasanya untuk membayar itu semua, harus jauh ke kota dulu. Untuk itu RSD hadir di tengah-tengah mereka," jelas Direktur PT DSS Teguh Aaron Munir, beberapa waktu lalu.

RSD merupakan wadah bagi masyarakat desa untuk berkegiatan ekonomi, sekaligus edukasi dari berbagai aspek. Seperti namanya, RSD merupakan sebuah tempat yang hadir secara fisik, sebuah gerakan dan sebuah produk yang ada di desa. Disamping itu, RSD hadir sebagai solusi dan wahana kolaborasi antara kehidupan kota dengan kehidupan pedesaan. "Sampai kepada kesempatan berusaha bagi masyarakat desa untuk mendapatkan usaha sampingan maupun usaha utama," jelas Aaron.

Agen RSD adalah orang-orang kota yang bertugas di desa. Sudah ada 1.173 agen yang tersebar di tiga Provinsi; Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Daerah Istimewa Yogyakarta.  Di Jawa Barat ada di Kabupaten Kuningan, Cirebon, Ciamis. Juga di Majalengka dan Tasikmalaya. Untuk Jawa Tengah tersebar di Kabupaten Demak, Jepara, Kudus, Grobogan, dan Wonogori. Sementara DI Yogyakarta ada di Guning Kidul. 

RSD pun sudah tedaftar di Bank Indonesia sebagai bentuk teknologi finansial (financial technology) pada 20 September 2018. Rencananya RSD akan menghubungkan berbagai aspek antara lain adalah Sosial, Ekonomi, dan Budaya dalam 3 bentuk yakni fisik, gerakkan, dan platform.

Insiatif yang dilakukan PT DSS tentunya harus didukung dengan sinergi berbagai pihak, agar bisa lebih progresif. Perlu adanya dorongan untuk berinvestasi di desa. Sekaligus tidak ragu membangun pondasi yang kuat untuk mendukung kegiatan di desa. Saatnya membangun desa. Kalau bukan sekarang, kapan lagi?