sun
moon
a l i n e a dot id
fakta data kata
logo alinea.id

Ekonom maklumi rencana belanja alpalhankam Rp1.700 triliun

"Kalau untuk 20 tahun artinya, kan, anggarannya hanya Rp80 triliunan setahun."

Fatah Hidayat Sidiq
Fatah Hidayat Sidiq Selasa, 15 Jun 2021 19:51 WIB
Ekonom maklumi rencana belanja alpalhankam Rp1.700 triliun

Ekonom Piter Abdullah mendukung langkah Kementerian Pertahanan (Kemenhan) yang berencana memodernisasi alat peralatan pertahanan dan keamanan (alpalhankam) hingga 2044 sebesar Rp1.700 triliun, Baginya, nilai tersebut rasional.

"Alpalhankam mana ada yang murah? Kita ini memang sering tidak konsisten, pengin negara kuat, tapi begitu pemerintah menganggarkan pembelian alpalhankam kita protes," ucapnya saat dihubungi Alinea.id, Selasa 15/6).

Dia lantas mencontohkan dengan respons masyarakat yang secara swadaya berdonasi untuk membeli alpalhankam untuk mengganti KRI Nanggala-402 yang tenggalam.

"Ketika kapal selam kita tenggelam, kita bahkan ramai-ramai urunan mau bantu beli kapal selama baru. Ternyata harganya tidak mungkin dibeli dengan urunan," terangnya.

Menurut Direktur Riset Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia itu, usulan anggaran sekitar 1.700 triliun tersebut seharusnya dilihat lebih teliti sebelum dikritisi. Apalagi, rencana belanja ini bukan untuk setahun.

"Kalau untuk 20 tahun artinya, kan, anggarannya hanya Rp80 triliunan setahun," jelasnya.

Selain itu, kata Piter, mestinya usulan tersebut dilihat secara rasio dan dikomparasi dengan beberapa faktor lain. "Dengan total anggaran, dibandingkan dengan luas wilayah, dibandingkan dengan anggaran militer negara lain."

Dirinya mengingatkan, pertahanan dan keamanan negara menjadi kewajiban pemerintah. Karenanya, pembelian alpalhankam juga merupakan tugasnya.

Sponsored

"Jadi, sudah seharusnya pemerintah merencanakan pembelian alpalhankam untuk memperkuat pertahanan keamanan," tegasnya.

Apalagi, Piter berpendapat, menjaga ekonomi, termasuk sumber-sumbernya dan infrastruktur, bagian dari mempertahankan kedaulatan. "Tidak hanya yang dibangun oleh Presiden Jokowi, kelayakan Indonesia milik seorang individu WNI juga harus dijaga," tegasnya.

TNI pun harus didukung alutsista dalam melaksanakan tugasnya menjaga kedaulatan. "Punya tentara tetapi enggak punya meriam, enggak punya kapal, enggak punya pesawatnya, terus menjaga kedaulatannya bagaimana?" ucapnya.

Karenanya, Piter mengajak publik mempersoalkan hal yang lebih substansial daripada mengkritisi usulan sebesar Rp1.700 triliun.

"Yang penting adalah bagaimana proses pembeliannya, apakah sudah sesuai dengan prosedur yang sudah ditetapkan? Selama ini pembelian alpalhankam, menurut saya, relatif tertutup bahkan KPK pun tidak bisa masuk ke sini. Mungkin ini, yang menurut saya, yang jutru perlu menjadi perhatian," tutupnya.

Berita Lainnya
×
tekid