SPHP jadi senjata kendalikan harga beras, begini implementasinya

Badan Pangan Nasional/National Food Agency (NFA) melakukan program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) beras. Program ini telah ditetapkan melalui Keputusan Kepala Badan Pangan Nasional Nomor 01 Tahun 2023 tentang Petunjuk Pelaksanaan Stabilisasi Pasokan dan Harga Beras di Tingkat Konsumen. SPHP ini akan berlangsung sepanjang tahun 2023.

Direktur Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Badan Pangan Nasional/ National Food Agency (NFA) Maino Dwi Hartono menyampaikan, berdasarkan hasil survei yang dilakukan NFA dengan Badan Pusat Statistik (BPS) di akhir 2022, ditemukan estimasi stok beras nasional yang ada di masyarakat sampai saat ini sekitar 4,064 juta ton.

“Di 2023 kita prediksi, produksi sangat sementara untuk gabah kering giling (GKG) sekitar 55,405 juta ton atau setara dengan 31,919 juta ton beras,” ujar Maino dalam Alinea Forum bertajuk “Efektivitas SPHP Sebagai Stabilisator Pasokan dan Harga”, Jumat (3/3).

Maino juga mengungkapkan, sejak 2019 hingga 2022, beras menjadi penyumbang inflasi. Namun pada 2019, inflasi dari beras hanya terjadi pada tiga bulan yaitu Agustus sampai Oktober. Sedangkan di 2022, sumbangan beras terhadap inflasi terjadi lebih lama, sejak Juli hingga saat ini yang baru menunjukkan kecenderungan melandai.

“Ini menjadi pengalaman kita di 2022, kita harus antisipasi upaya-upaya stabilisasi dengan SPHP. Seiring berjalannya waktu, kita akan evaluasi setiap bulan apa yang jadi kendala di lapangan,” tutur Maino.

Sepanjang tahun, SPHP akan diimplementasikan secara berbeda sesuai dengan masa panen. Artinya, penyaluran SPHP di masa panen raya, menurut Maino dilakukan hanya untuk pengecer dan tidak melalui distributor.

Merujuk dari pengalaman 2022, target SPHP ditetapkan 1,2 juta ton beras selama 2023 atau rata-rata 100 ribu ton per bulan untuk antisipasi yang dilakukan oleh Bulog. Namun faktanya selama dua bulan ini, kata Maino, SPHP terealisasi 200 ribu ton per bulannya.

“Perum Bulog nanti mengelola cadangan beras pemerintah (CBP) sekitar 2,4 juta ton. Targetnya 1,2 juta ton untuk stabilisasi harga atau SPHP dan sisanya untuk stok. Ini belajar dari 2022 saat pemerintah dari Bulog hanya memiliki cadangan 400 ribu ton, akhirnya pasar menilai kalau pemerintah tidak punya stok, jadilah psikologi pasar dan harga naik,” katanya.

Lebih lanjut, untuk beras SPHP ini sebagian akan disalurkan dengan kemasan per 5 kilogram (kg) dan sebagian lagi kemasan 50 kg. Ukuran 5 kg ditujukan untuk langsung menyasar ke konsumen atau masyarakat guna menghindari penyalahgunaan. Sedangkan 50 kg akan dilakukan kerjasama dengan distributor dalam pengemasan.

Harga SPHP ini juga nantinya akan berbeda berdasarkan zona. Zona I ( Jawa, Lampung, Sumatera Selatan, Bali, NTB, Sulawesi) memiliki harga eceran tertinggi (HET) untuk beras premium RP12.800 per kg, beras medium Rp9.450. Zona II (Sumatera kecuali Lampung, Sumatera Selatan, NTT, dan Kalimantan) dengan harga beras premium Rp13.300 per kg dan medium Rp9.950 per kg. Zona III (Papua Barat, Maluku) untuk premium seharga Rp13.600 per kg dan medium Rp10.250 per kg.

Maino menambahkan, bagi distributor-distributor SPHP wajib terdaftar oleh Bulog dan memasang spanduk di masing-masing lokasi sebagai penanda.

“Ini sebagai penanda bagi masyarakat, karena banyak di lapangan kita cek, banyak masyarakat yang tidak tau dengan adanya SPHP ini,” ucap Maino.