Impor beras saat panen raya, pengamat: Keputusan pahit, sulit, dan dilematis

Pengamat pertanian Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia (AEPI) Khudori menyatakan, keputusan pemerintah untuk kembali melakukan impor beras adalah hal sulit. Apalagi keputusan yang dilakukan Badan Pangan Nasional/National Food Agency (Bapanas/NFA) kepada Bulog dengan permintaan impor sebanyak 2 juta ton selama 2023, diputuskan saat panen raya terjadi.

"Keputusan pahit dan sulit telah diambil pemerintah. Izin impor justru dikeluarkan saat panen raya yang ini amat jarang terjadi. Karena saat panen raya, biasanya pasokan gabah atau beras melimpah dan harga turun," ujar Khudori pada Alinea.id, Minggu (26/3).

Dari total jumlah beras 2 juta ton tersebut 500.000 ton di antaranya harus diimpor segera untuk memperkuat cadangan beras pemerintah (CBP). Penugasan itu diputuskan dalam rapat bertajuk Ketersediaan Bahan Pokok dan Persiapan Arus Mudik Idulfitri 1444 H dengan presiden, pada 24 Maret 2023.

"Keputusan ini amat dilematis. Di satu sisi, saat ini petani menikmati harga gabah tinggi. Biasanya, saat panen raya harga tertekan. Tentu ini menguntungkan petani. Di sisi lain, karena harga tinggi, Bulog kesulitan melakukan penyerapan," kata Khudori.

Sepanjang 2023, Bapanas memberi target Bulog untuk menyerap beras petani domestik sebesar 2,4 juta ton, dengan 1,2 juta di antaranya akan menjadi stok akhir tahun. Dari jumlah tersebut, 70% di antaranya diharapkan bisa diserap saat panen raya berlangsung hingga Mei nanti.

Sementara itu, menurut Khudori, penyerapan Bulog masih amat kecil, yaitu pada 24 Maret 2023 baru terserap beras oleh Bulog sebanyak 48.513 ton. Melihat realitas yang terjadi tersebut, ia pun menilai, hampir dipastikan sulit tercapai terget penyerapan beras oleh Bapanas, termasuk target menyerap 70% dari 2,4 juta ton beras saat panen raya.

"Sementara peluang terbaik bagi pengadaan Bulog ya di panen raya. Kalau penyerapan saat panen raya terlewat atau tidak tercapai, target penyerapan hampir dipastikan tak tercapai," tutur Khudori.

Seperti diketahui, dalam keputusan impor beras tersebut, stok yang diimpor akan digunakan sebagai program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Beras (SPHP), bantuan beras bagi sekitar 21,35 juta keluarga penerima manfaat (KPM), dan kebutuhan lainnya dengan jumlah anggaran yang disiapkan untuk beras mencapai Rp7,8 triliun.