Indonesia dan Inggris teken kerja sama SDGs

Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Bappenas dan Department for International Development (DFID) Inggris menandatangani memorandum of understanding (MoU) untuk memperkuat kerja sama dalam Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan atau sustainable development goals (SDGs) dan Pembangunan Rendah Karbon (PRK).

Penandatanganan tersebut dilakukan langsung oleh Menteri Bappenas Bambang Brodjonegoro dengan Duta Besar Inggris untuk Indonesia Moazzam Malik. Bambang mengatakan, kerja sama tersebut akan meliputi program pengentasan kemiskinan, pembangunan ekonomi, inklusi sosial, kesetaraan gender, industri, energi terbarukan, dan kerjasama di bidang penanggulangan perubahan iklim.

“Dengan Nota Kesepahaman ini, kita akan memperkuat koordinasi kelembagaan dan memperkuat sinergi di antara proyek-proyek kerja sama sehingga bisa lebih efektif dan efisien mendukung pencapaian sasaran pembangunan khususnya pencapaian TPB/SDGs dan Pembangunan Rendah Karbon (PRK),” kata Bambang Brodjonegoro di Kementerian PPN/ Bappenas, Selasa (18/6).

Bambang melanjutkan, kerjasama pengembangan SDGs penting bagi Indonesia karena dinilai lebih komprehensif dan transformatif dibandingkan dengan kerja sama sebelumnya yakni Millenium Development Goals.

SDGs lebih komprehensif karena agenda ini melibatkan negara maju maupun berkembang, dengan tujuan-tujuan luas dalam pilar sosial, ekonomi dan lingkungan. 

“Disebut transformatif, karena SDGs memandang planet bumi sebagai batasan aktivitas dari tiap manusia, dan kesejahteraan manusia merupakan outcome dari bagaimana kita beraktivitas yang berdampak pada keberlanjutan fungsi dari planet bumi kita,” ujar Bambang.

Sementara itu, duta besar Inggris Moazzam Malik mengatakan perubahan iklim harus terus diantisipasi. Ia mengatakan, Inggris berhasil mengurangi emisi gas rumah kaca sebesar 42% sejak awal 1990-an. Di samping itu, ujarnya, saat ini pertumbuhan ekonomi Inggris tercepat di antara negara-negara G20.

“Ekonomi negara kami tumbuh sebesar 72% dan ini merupakan pencapaian ekonomi tercepat di antara negara anggota G-20 sejak tahun 2000,” ucapnya.

Moazzam melanjutkan sebagai negara demokrasi terbesar ketiga dunia, Indonesia memiliki peran penting di panggung dunia, dari sektor ekonomi, politik, hingga perubahan iklim dan lingkungan. 

“Saya berharap Nota Kesepahaman ini dapat mendukung tujuan pembangunan Indonesia yang berkelanjutan dan inklusif demi kesejahteraan dan kemakmuran bersama,” katanya.

PRK bertujuan mempertahankan pertumbuhan ekonomi dan sosial melalui kegiatan pembangunan rendah emisi dan meminimalkan eksploitasi sumber daya alam. 

Kegiatan PRK diwujudkan melalui kegiatan pembangunan yang memperhitungkan dengan benar aspek daya dukung dan daya tampung sumber daya alam dan lingkungan, termasuk tingkat emisi Gas Rumah Kaca (GRK) yang ditimbulkan.