sun
moon
a l i n e a dot id
fakta data kata
logo alinea.id

Jasa Marga kembalikan 13 ruas tol ke pemerintah tahun 2044

Ada tiga kemungkinan yang akan terjadi setelah konsesi jalan tol habis.

Annisa Saumi
Annisa Saumi Jumat, 07 Feb 2020 21:15 WIB
Jasa Marga kembalikan 13 ruas tol ke pemerintah tahun 2044
Informasi mutakhir perkembangan Covid-19 di Indonesia bisa dilihat di sini
Terinfeksi 1.322.866
Dirawat 158.408
Meninggal 35.786
Sembuh 1.128.672

PT Jasa Marga (Persero) Tbk. (JSMR) akan mengembalikan pengelolaan sebanyak 13 ruas jalan tol yang bakal habis masa konsesinya ke pemerintah pada 2044.

Corporate Secretary Jasa Marga Agus Setiawan mengungkapkan ke-13 ruas tersebut yakni ruas Belawan-Medan-Tanjung Merawa, Jakarta-Tangerang, Tol Dalam Kota Jakarta, Jakarta-Bogor-Ciawi (Jagorawi), Jakarta-Cikampek, dan Palimanan-Kanci.

Kemudian, Jalan Tol Semarang; Purwakarta-Bandung-Cileunyi (Purbaleunyi); Cipularang-Bandung-Cileunyi; Semarang seksi A, B, C; dan Surabaya-Gempol.

"Itu semua ruas yang judulnya cabang, jadi ruas-ruas lama yang dioperasikan sebelum 2004," kata Agus di Jakarta, Jumat (7/2).

Agus mengatakan lamanya waktu konsesi bergantung pada kelayakan bisnisnya. Setelah konsesi jalan tol tersebut selesai, Badan Usaha Jalan Tol (BUJT) akan mengembalikan ruas jalan tol tersebut ke pemerintah.

"Setelah dikembalikan bagaimana? Kita belum pernah punya contoh kasus. Itu domain pemerintah," ujar dia.

Agus melihat ada tiga kemungkinan yang akan terjadi setelah Jasa Marga mengembalikan jalan tol ke pemerintah. Pertama, investasi BUJT telah selesai dan pemerintah mengoperasikan jalan tol tanpa dikenakan tarif. Konsekuensinya, biaya pemeliharaan tol akan membebani pemerintah.

Kemungkinan kedua, pemerintah akan memberikan konsesi kembali ke BUJT untuk mengoperasikan jalan tol. Namun, dengan pemberian konsesi tersebut, artinya pemerintah tidak memperoleh pendapatan langsung dari pemungutan tarif.

Sponsored

"Kalau Jasa Marga kan ada dividen. Tapi nanti pendapatan yang tiap tahun langsung ke pemerintah tidak ada. Kalau pola itu yang akan digunakan, artinya tender itu hanya untuk mengganti biaya operasi bagaimana perbaikan dan lain-lain," tuturnya.

Sementara kemungkinan ketiga, kata Agus, pemerintah akan melakukan tender dengan kriteria tertentu.

"Nah kita belum tahu, belum ada contoh kasus dan mungkin Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) bisa menjelaskan lebih lanjut," kata dia.

Serba salah vaksin Nusantara

Serba salah vaksin Nusantara

Senin, 01 Mar 2021 06:17 WIB
Menghindari 'Jebakan Batman' DP rumah 0%

Menghindari 'Jebakan Batman' DP rumah 0%

Jumat, 26 Feb 2021 15:24 WIB
Berita Lainnya

Catatan Setahun Penanganan Pandemi Covid-19

Senin, 01 Mar 2021 15:41 WIB

Jokowi Presiden, wajar disambut massa

Minggu, 28 Feb 2021 09:17 WIB

DC garap film reboot Superman berkulit hitam

Senin, 01 Mar 2021 15:53 WIB