Jokowi luncurkan bursa karbon: Kontribusi Indonesia melawan krisis iklim

Presiden Joko Widodo (Jokowi) meluncurkan sekaligus membuka perdagangan perdana bursa karbon di Bursa Efek Indonesia (BEI), Jakarta, pada Selasa (26/9). Ini dilakukan seiring terbitnya izin usaha penyelenggara bursa karbon oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) kepada BEI, 18 September 2023.

"Ini adalah kontribusi nyata Indonesia untuk berjuang bersama dunia melawan krisis iklim, melawan krisis perubahan iklim, di mana hasil dari perdagangan ini akan direinvestasikan kembali pada upaya menjaga lingkungan, khususnya melalui pengurangan emisi karbon," tutur Jokowi dalam sambutannya.

Ia mengklaim, Indonesia memiliki potensi luar biasa dalam nature-based solutions dan menjadi satu-satunya negara yang sekitar 60% pemenuhan pengurangan emisi karbonnya berasal dari sektor alam. "Ada kurang lebih 1 giga ton CO2 potensi kredit karbon yang bisa ditangkap."

"Jika dikalkulasi, potensi bursa karbon kita bisa mencapai potensinya Rp3.000 triliun. Bahkan, bisa lebih [dari] Rp3.000 triliun," sambung politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) ini.

Menurut Jokowi, hal tersebut menjadi kesempatan ekonomi baru yang berkelanjutan dan ramah lingkungan. Pun sejalan dengan arah dunia yang sedang menuju ekonomi hijau.

Lebih jauh, ia menyampaikan, ancaman perubahan iklim sudah dirasakan. Hal itu tidak bisa dianggap enteng karena berdampak serius, seperti kenaikan suhu bumi, kekeringan, banjir, polusi, sehingga dibutuhkan upaya-upaya nyata.

"Bursa karbon yang kita luncurkan hari ini bisa menjadi sebuah langkah konkret, bisa menjadi sebuah langkah besar untuk Indonesia mencapai target NDC (nationally determined contribution)," katanya.

"Oleh sebab itu, saya minta yang pertama, jadikan standar karbon internasional sebagai rujukan. Manfaatkan teknologi untuk transaksi sehingga efektif dan efisien," imbuh Jokowi.

Kedua, ada target dan lini masa pengembangan bursa karbon, baik untuk pasar nasional dan internasional. "Yang ketiga, atur dan fasilitasi pasar karbon sukarela sesuai praktik di komunitas internasional dan pastikan standar internasional tersebut tidak mengganggu target NDC Indonesia," ucapnya.

Jokowi sesumbar Indonesia bakal menjadi poros karbon dunia jika langkah-langkah itu digarap secara konsisten dan kolektif. "Baik oleh pemerintah, oleh swasta, masyarakat, dan bersama-sama dengan stakeholders lainnya."