sun
moon
logo alinea.id logo alinea.id

Jokowi minta proyek infrastruktur diberikan ke swasta

Presiden Joko Widodo mengingatkan agar pembangunan infrastruktur lima tahun ke depan akan lebih banyak diserahkan kepada swasta.

Nanda Aria Putra
Nanda Aria Putra Rabu, 06 Nov 2019 16:40 WIB
Jokowi minta proyek infrastruktur diberikan ke swasta

Presiden Joko Widodo mengingatkan agar pembangunan infrastruktur lima tahun ke depan akan lebih banyak diserahkan kepada swasta. Jokowi juga mengatakan agar Badan Usaha Milik Negara (BUMN) tidak memonopoli proyek infrastruktur tersebut.

"Saya ingatkan juga BUMN jangan ambil semuanya. Berikan peluang bagi swasta termasuk para pengusaha lokal untuk terlibat pembangunan infrastruktur ini," katanya di Acara Konstruksi Indonesia 2019 di Jakarta, Rabu (6/11).

Jokowi mengatakan banyak kontraktor swasta yang mengadu kepada pemerintah karena proyek-proyek infrastruktur dalam lima tahun yang lalu digarap oleh perusahaan pelat merah. Hal ini, kata Jokowi, menimbulkan kekhawatiran kepada pihak swasta yang tidak kebagian proyek pembangunan infrastruktur.

Lebih lanjut, Jokowi sudah menginstruksikan kepada jajaran kementerian agar setiap pembangunan ditawarkan kepada pihak swasta terlebih dahulu. Jika pihak swasta tidak tertarik, baru kemudian dialihkan ke BUMN.

"Selalu saya sampaikan tolong tawarkan, berikan prioritas kepada swasta dulu. Kalau swasta nggak mau silakan BUMN mengerjakan," ujarnya.

Sementara, Jokowi menuturkan, untuk pembangunan di daerah-daerah yang memiliki nilai pengembalian modalnya rendah dan biasanya tidak dilirik oleh pihak swasta, tetap akan dikerjakan oleh pemerintah. 

"Untuk daerah-daerah yang internal return-nya yang angkanya rendah biar pemerintah yang menangani. Karena biasanya yang ini swasta tidak mau menyentuhnya," ucapnya.

Ia pun berharap, dengan demikian, pembangunan infrastruktur ke depan harus mampu menutup defisit transaksi berjalan dan transaksi neraca perdagangan yang dialami Indonesia saat ini.

Sponsored

Untuk diketahui, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menghitung kebutuhan pendanaan infrastruktur selama lima tahun ke depan atau periode 2019-2024, sekitar Rp 6.455 triliun. Sumber pembiayaan utama akan berasal dari swasta, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Kredit macet konstruksi tinggi

Sebelumnya, proyek pembangunan konstruksi yang selama ini masih didominasi oleh Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dinilai membuat angka kredit macet (Non-Performing Loan/NPL) di sektor konstruksi naik menjadi 2,6% per Agustus 2019. 

Wakil Ketua Umum V Gabungan Pelaksana Konstruksi Nasional Indonesia (Gapensi) La Ode Saiful Akbar mengatakan BUMN dan anak usahanya mengambil semua proyek dalam rentang nilai yang cukup besar. 

"BUMN sesuai aturan memang telah diinstruksikan untuk menggarap proyek-proyek dengan nilai lebih dari Rp100 miliar. Namun, proyek-proyek bernilai di bawah Rp100 miliar diambil alih oleh anak usaha BUMN," ujar La Ode.

La Ode pun memandang proyek-proyek konstruksi yang dikuasai BUMN dan anak-anaknya ini dari segi bisnis menjadi masalah. Sebab, menurut La Ode, keterlibatan cucu cicit BUMN tersebut di sektor konstruksi menjadi semacam monopoli.

Jika ingin menggarap proyek, swasta juga harus berkolaborasi dengan BUMN. Hal ini juga yang membuat pengusaha swasta di bidang konstruksi berhenti beroperasi. 

“Tapi, apabila berkolaborasi, masih ada kendala seperti keterlambatan pembayaran. Pembayaran BUMN paling cepat 3 bulan, syukur-syukur, kadang 6 bulan,” kata La Ode.

La Ode mengatakan, hal tersebut akhirnya menyebabkan tingkat kredit macet di kalangan pengusaha swasta konstruksi menjadi semakin tinggi.

“Kita pengusaha swasta yang meminjam ke bank, pembayaran jadi lambat, berdampaklah pada peningkatan NPL,” ujarnya.