Jokowi rampungkan 81 proyek dalam 4 tahun Rp390 triliun

Presiden Joko Widodo merampungkan 81 proyek strategis nasional (PSN) dalam 4 tahun sepanjang 2016-2019 dengan nilai Rp390 triliun.

Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian mencatat pada periode Januari hingga Agustus 2019 saja, setidaknya ada 19 proyek yang sudah selesai. Nilai investasinya mencapai Rp87,7 triliun.

Menko Perekonomian Darmin Nasution mengatakan proyek-proyek tersebut terdiri dari tiga bandara, lima jalan, empat kawasan, dua smelter, tiga Bendungan, dan dua teknologi. 

"Hari ini kita akan membahas mengenai kemajuan PSN dan langkah Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas (KPPIP) ke depan," katanya saat memulai Rapat Koordinasi KPPIP di kantornya dalam keterangan resmi, Senin (9/9).

Deputi Bidang Koordinasi Percepatan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah Kemenko Perekonomian, Wahyu Utomo melaporkan status kemajuan 223 proyek ditambah tiga program PSN sejak diberlakukannya Peraturan Presiden Nomor 56 Tahun 2018 hingga Agustus 2019. 

Dia merinci, ada 51 proyek sudah selesai dengan nilai investasi sebesar Rp295 triliun. Sedangkan sebanyak 27 proyek, satu program ketenagalistrikan, dan satu program pemerataan ekonomi dalam tahap konstruksi dan mulai beroperasi nilai investasinya sebesar Rp1.348 triliun.

Sementara untuk proyek yang sedang dalam tahap konstruksi dan akan beroperasi pada tahun ini ada 23 proyek dengan nilai investasi sebesar Rp154 triliun.

Ia juga menjelaskan akan ada sebanyak 78 proyek dalam tahap konstruksi dan akan beroperasi setelah 2019 senilai Rp1.351 triliun. Kemudian, sebanyak lima proyek dalam tahap transaksi sebesar Rp413 triliun, 39 proyek dan satu program industri pesawat dalam tahap penyiapan sebesar Rp621 triliun.

Selanjutnya, mengenai status kemajuan program ketenagalistrikan 35.000 Megawatt dari Desember 2016 hingga Juli 2019, antara lain 3.768 MW sudah beroperasi senilai Rp101,7 triliun, sebesar 21.992,1 MW dalam tahap konstruksi, 7.515,1 MW sudah selesai Power Purchase Agreement (PPA) namun belum financial close, sebesar 1.453 MW dalam tahap pengadaan, dan 734 MW dalam tahap perencanaan.

Rapat juga membahas Rancangan Peraturan Presiden tentang Hak Pengelolaan Terbatas (HPT)/ Limited Concession Scheme (LCS). Tak hanya itu, isu pembayaran pengadaan tanah oleh Lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN) juga menjadi salah satu topik bahasan. 

“Pengadaan tanah merupakan salah satu kunci dari pembangunan infrastruktur. Jadi, perlu ada penyederhanaan dan kecepatan dalam proses pengadaan tanah,” ujar Wahyu. 

#BeritaEkon

Pemerintah melalui Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas @KPPIP_RI membahas Perkembangan Proyek Strategis Nasional.

Seperti apa?

Simak selengkapnya di https://t.co/H6Z7tQsJmg#UntukEkonomiIndonesia pic.twitter.com/VQglmNyNWi — Kemenko Perekonomian (@PerekonomianRI) September 9, 2019