Rencana pembelian pikap dan truk impor sebanyak 105.000 unit oleh PT Agrinas Pangan Nusantara untuk keperluan operasional Koperasi Desa/Kelurahan (Kopdes) Merah Putih memicu kekhawatiran akan menekan pabrikan truk nasional.
Dalam pengadaan tersebut, Agrinas memilih memesan kendaraan dari pabrikan India alih-alih produk dalam negeri. Rinciannya, 35.000 unit Scorpio Pikap produksi Mahindra & Mahindra. Sementara 70.000 unit lainnya dipasok oleh Tata Motors, terdiri atas 35.000 unit Yodha Pickup dan 35.000 unit Ultra T.7 Light Truck.
Impor 105.000 pikap dan truk tersebut telah diikat kontrak senilai Rp24,66 triliun. Total impor kendaraan komersial itu hampir setara dengan penjualan pikap semua merek di Indonesia yang mencapai sekitar 107.000 unit sepanjang 2025.
Kebijakan ini memicu silang pendapat di kalangan menteri Kabinet Merah Putih. Menteri Perdagangan, Budi Santoso, cenderung mendukung impor kendaraan komersial dari India. Ia menyatakan impor kendaraan tidak memerlukan izin impor maupun rekomendasi khusus. Menurutnya, pengaturan impor kendaraan berbeda dengan komoditas lain karena tidak mewajibkan Persetujuan Impor (PI).
Sementara itu, Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita sebelumnya menyatakan kebutuhan kendaraan komersial seharusnya dapat dipenuhi industri nasional. Menurut Agus, pemenuhan kebutuhan melalui impor berpotensi mengalihkan nilai tambah ekonomi dan penyerapan tenaga kerja ke luar negeri. Sebaliknya, pemanfaatan produksi domestik dapat memperkuat industri otomotif nasional serta menciptakan lapangan kerja di dalam negeri.
Pengamat otomotif dari Institut Teknologi Bandung, Yannes Martinus Pasaribu, menilai keleluasaan PT Agrinas Pangan Nusantara mengimpor pikap dan truk pabrikan India dengan dalih “perintah negara” berpotensi kontradiktif dengan agenda Asta Cita. Ia menilai terdapat tarik-menarik antara Asta Cita poin 2 yang menekankan kemandirian melalui swasembada pangan dan energi, serta Asta Cita poin 5 yang mendorong hilirisasi dan penguatan industri dalam negeri.
“Ide Agrinas ini berpotensi menjadi perjudian kebijakan dengan mengadu Asta Cita ke-5 demi akselerasi Asta Cita ke-2. Jika benar demikian, ini bisa berdampak pada melemahnya industri otomotif lokal dan membuat kemandirian bangsa rapuh karena logistik nasional bergantung pada teknologi dan suku cadang asing,” kata Yannes.
Menurutnya, impor dalam skala besar ini juga berpotensi menimbulkan persoalan perawatan kendaraan apabila tidak diiringi kesiapan rantai pasok suku cadang serta penyesuaian mesin dengan bahan bakar B40 yang direncanakan berlaku pada 2026.
Yannes menjelaskan, teknologi common rail system yang digunakan sebagian kendaraan asal India bisa kurang optimal jika menghadapi biodiesel dengan kandungan air dan asam lemak yang tinggi. Karena itu, ia menyarankan agar produsen melakukan modifikasi mesin agar kompatibel dengan bahan bakar minyak (BBM) dalam negeri, terutama untuk operasional di wilayah pedesaan.
Ia juga mendorong agar produsen India menyiapkan jaringan servis dan ketersediaan suku cadang cepat pakai (fast moving parts) di setiap hub Kopdes. Selain itu, pemerintah perlu memastikan impor tersebut menjadi pintu masuk investasi industri, seperti pembangunan pabrik komponen atau perakitan lokal (CKD) dalam dua tahun ke depan.
Kewajiban Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) juga dinilai perlu dicantumkan dalam kontrak, termasuk transfer teknologi biodiesel dan uji laboratorium independen. Langkah itu dinilai penting untuk mencegah potensi downtime 20% hingga 30% serta memastikan kontribusi TKDN minimal 20% pada tahap awal dan meningkat hingga 40% dalam dua tahun.
Sementara itu, Guru Besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jenderal Soedirman, Agus Suroso, menilai rencana impor tersebut perlu ditinjau ulang dengan mempertimbangkan opsi hybrid agar proyek berjalan tanpa mengorbankan industri nasional. Dalam jangka panjang, proyek Kopdes Merah Putih dinilai perlu difokuskan pada hilirisasi dan peningkatan nilai tambah produk dalam negeri.
Ia juga menekankan pentingnya transparansi pemerintah dalam menjelaskan alasan pemilihan produsen India, baik dari sisi harga, kualitas, maupun skema pembiayaan, guna menjaga kepercayaan publik.
