Diputuskan 19 Desember 2025, kebijakan berlaku 1 Januari 2026. Cepat dan kilat. Tentu maksudnya baik. Akan tetapi, kalau kebijakan itu dibuat tidak berbasiskan data, fakta, dan riset ilmiah, kebijakan berpotensi bermasalah. Maksudnya memastikan pasokan, yang terjadi pasokan berpeluang tidak terjamin. Harapannya harga stabil, ternyata harga berpotensi kian tidak pasti. Ada peluang terjadi pukulan balik.
Ilustrasi itulah yang hari-hari ini dihadapi para pelaku industri perunggasan. Baik petelur maupun ayam pedaging. Bagai disambar geledek, tiba-tiba pemerintah memutuskan impor bungkil kedelai (soybean meal/SBM) hanya dilakukan Badan Usaha Milik Negara (BUMN): PT Berdikari. Tanpa transisi. Tanpa ujicoba. Semula, impor SBM diserahkan ke swasta. Ini berarti PT Berdikari sebagai penerima penugasan baru harus siap melaksanakan.
Masalah muncul karena BUMN pangan ini belum sepenuhnya siap. Selain tidak terbiasa impor SBM, Berdikari tidak memiliki sumber daya dan infrastruktur pendukung: gudang, trucking, dan lainnya. Salah satu indikasi ketidaksiapan adalah periode 25 Desember 2025 hingga 9 Januari 2026 SBM sulit didapat dan harganya naik Rp1.000/kg. Informasi ini disampaikan oleh petinggi peternak layer yang biasa mencampur pakan sendiri.
Ketidakpasian pasokan SBM, juga kenaikan harga, adalah dua isu sensitif di industri perunggasan. Bungkil kedelai adalah salah satu bahan baku penting pakan ternak, selain jagung. Bungkil kedelai menjadi sumber protein nabati berkualitas tinggi dan menyediakan asam amino esensial buat unggas, ikan atau ternak ruminansia. Dalam formulasi pakan ternak, SBM menyumbang 21%, jagung 42,5%, sisanya bahan baku lain.
Jika jagung dari produksi domestik, bungkil kedelai sepenuhnya dari impor. Dari 32,75% porsi bahan baku pakan ternak asal impor, porsi kedelai paling besar. Sebaliknya, dari 67,25% porsi bahan baku pakan ternak domestik, pangsa jagung tertinggi (Desianto, 2025). Karena porsi biaya pakan ternak 70% dari total biaya, harga bahan baku pakan ternak jadi isu sensitif. Tinggi-rendahnya bahan baku pakan akan memengaruhi harga pakan, yang akhirnya menentukan daya saing produk ternak.
Bungkil kedelai impor selama ini mayoritas didatangkan dari Amerika Serikat, Brasil, dan Argentina. Tiga negara itu kampium produsen dan eksportir kedelai dunia. Tahun 1990-an produksi kedelai Indonesia mampu memenuhi kebutuhan konsumsi. Usai krisis moneter 1997/1998 pasar kedelai impor dibuka lebar-lebar, produksi kedelai terus menurun. Karena tidak ada proteksi dan kepastian harga, petani ogah menanam kedelai. Impor kedelai terus meledak, terutama untuk tempe dan tahu. Bungkil untuk pakan.
Kebutuhan bungkil kedelai sekitar 5 juta ton per tahun. Termasuk untuk tahun ini. Dengan harga rerata Rp7.100-7.200/kg, nilainya lebih Rp35 triliun. Ini nilai yang amat besar. Apakah PT Berdikari memiliki kapasitas finansial untuk mengeksekusi penugasan ini? Manakala pasokan bungkil kedelai terhambat, industri perunggasan akan masuk lorong ketidakpastian baru. Efek dominonya panjang: gangguan pasokan bungkil kedelai akan berdampak pada kontinuitas produksi pakan, harga pakan, dan lainnya.
Kalaupun pasokan tidak ada masalah, bukan berarti industri perunggasan terbebas dari ketidakpastian. Salah satu kepastian yang niscaya adalah harga bungkil kedelai naik. Ketika itu terjadi, harga pakan akan naik, ongkos produksi unggas naik, dan akhirnya harga hasil ternak juga naik. Ini terjadi karena PT Berdikari belum siap menjual bungkil kedelai langsung ke peternak dan pabrik pakan. Penyaluran bungkil kedelai yang diimpor Berdikari dari pelabuhan Indonesia ke pembeli dilakukan importir lama.
Ini berarti ada tambahan satu titik dalam rantai pasok. Tambahan satu titik ini identik dengan membesarnya margin bagi pelaku distribusi dan pemasaran. Secara sederhana, dalam ilmu ekonomi tambahan satu titik distribusi tanpa menambah nilai tambah ini disebut rente ekonomi. Tujuan kebijakan ini heroik: menstabilkan harga pakan ternak, melindungi peternak kecil, mencegah monopoli swasta, mengatasi fluktuasi harga SBM global, dan memastikan distribusi merata demi menjaga daya beli masyarakat dan keberlanjutan industri peternakan nasional. Apakah akan tercapai?
Waktu yang akan menjawabnya. Ketika margin distribusi dan pemasaran naik, harga pakan akan naik. Ujungnya, harga telur dan daging ayam akan naik. Pada akhirnya konsumen yang akan membayar kenaikan harga itu. Jika kebijakan ini dimaksudkan untuk memastikan pasokan dan stabilitas harga telur dan daging ayam buat program Makan Bergizi Gratis (MBG), dapur umum atau SPPG juga akan terdampak kenaikan harga.
Apakah peternak kecil akan terlindungi dari fluktuasi harga pakan, termasuk mendapatkan kepastian pasokan? Tidak ada jaminan. Di masa lalu ada program pemberian kuota grand parent stock (GPS) ke BUMN. Tujuannya untuk memastikan pasokan ayam usia sehari (DOC) ke peternak rakyat dan mandiri dengan harga terjangkau. Yang terjadi kemudian: tidak jelas DOC itu lari ke mana. Semoga kejadian ini tidak terulang.
Industri perunggasan adalah penyedia protein yang terjangkau dan melimpah bagi rakyat. Dengan harga ramah dompet, tingkat partisipasi konsumsi telur mencapai 92,77% dan daging ayam 66,1%, tertinggi di antara produk unggas. Subsektor peternakan telah berkontribusi 12-14% dari penyerapan tenaga kerja sektor pertanian. Kapitalisasi industri ini lebih Rp500 triliun, bahkan disebut lebih Rp700 triliun.
Data-data itu menunjukkan industri perunggasan adalah pilar ekonomi yang penting. Bukan saja sebagai penopang ekonomi nasional, tapi juga gantungan hidup ratusan ribu, bahkan jutaan, warga. Seharusnya negara membuat berbagai kebijakan yang memungkinkan efisiensi dan dayang saing industri perunggasan meningkat. Bukan sebaliknya: membuka rente ekonomi yang mengancam industri ini terpukul mundur.
