Keputusan impor 2 juta ton beras dinilai dilematis

Perusahaan Umum Badan Urusan Logistik (Perum Bulog) ditugaskan kembali mengimpor beras sebanyak 2 juta ton sampai akhir 2023. Sebanyak 500.000 ton di antaranya diharapkan segera diimpor guna memperkuat cadangan beras pemerintah (CBP).

Keputusan impor tersebut telah disetujui Badan Pangan Nasional/National Food Agency (Bapanas/NFA) pada 24 Maret 2023. Menurut pengamat pertanian dari Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia (AEPI), Khudori, kebijakan impor beras adalah keputusan dilematis karena bersamaan dengan panen raya.

"Keputusan ini amat dilematis. Di satu sisi, saat ini petani menikmati harga gabah tinggi. Biasanya, saat panen raya harga tertekan. Tentu ini menguntungkan petani. Di sisi lain, karena harga tinggi, Bulog kesulitan melakukan penyerapan," katanya kepada Alinea.id, Minggu (26/3).

Khudori mengatakan, peluang terbaik bagi Bulog untuk pengadaan CBP adalah panen raya seperti sekarang. Namun, jika penyerapan saat panen raya terlewat, maka target menyerap 2,4 juta ton beras petani nasional sepanjang 2023 dipastikan takkan terealisasi. Apalagi, 70% dari total target itu diharapkan diserap saat panen raya pada Mei dengan 1,2 juta menjadi stok akhir tahun.

"Sampai 24 Maret lalu, penyerapan Bulog baru 48.513 ton beras. Amat kecil. Pada pekan lalu, CBP yang ada di gudang Bulog hanya 280.000 ton. Jumlah ini amat kecil," ujar Khudori.

Di sisi lain, Bulog mulai Maret hingga Mei akan menyalurkan bantuan sosial (bansos) kepada 21,35 juta keluarga penerima manfaat (KPM). Masing-masing KPM bakal mendapatkan 10 kilogram (kg) beras atau secara kumulatif menyalurkan 630.000 ton.

Melihat realisasi penyerapan dan rencana penyaluran bansos tersebut, mustahil Bulog dapat menyerap beras petani nasional melalui mekanisme pembelian yang ada sekalipun Bapanas telah mengoreksi harga beras petani.

"Kalau mengandalkan penyerapan atau pengadaan dari dalam negeri, mustahil beras sebesar itu bisa disediakan lewat mekanisme pembelian yang ada. Bapanas memang telah menaikkan harga pembelian pemerintah (HPP) untuk gabah kering panen (GKP) di petani jadi Rp5.000 per kg dan beras di gudang Bulog Rp9.950 per kg. Tapi, harga gabah dan beras di pasar masih lebih tinggi dari HPP," tuturnya.

Khudori pun mengkritisi cara Bapanas dan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian (Kemenko Perekonomian) memanggil penggilingan menengah hingga besar agar membantu penyerapan beras Bulog. Apalagi, nyatanya hanya mampu menyerap 60.000 ton.

"Cara-cara ini selain tak banyak membantu, boleh jadi juga tidak ramah pasar. Pemerintah mesti membuang jauh cara-cara tak ramah pasar," ucapnya.

Menurut Khudori, ketersediaan CBP akan membaik jika Bulog melakukan mekanisme komersial. Namun, cara tersebut mendorong Bulog agresif masuk ke pasar dan berkompetisi dengan pelaku usaha lain, baik penggilingan padi maupun pedagang beras, dalam memperebutkan gabah atau beras. Selain menyalahi khittah pendirian Bulog, langkah itu akan memicu kenaikan harga beras.

Merujuk data BPS, sejak 2018 Indonesia surplus beras. Namun, angkanya mengalami penurunan: 4,7 juta ton pada 2018 tersisa 1,34 juta ton pada 2022. Ketika surplusnya kian mengecil, pengelolaan cadangan dan distribusi menjadi isu krusial, apalagi salah perhitungan bakal berdampak fatal.

"Ke depan, perlu ada upaya-upaya yang serius untuk menggenjot produksi dan produktivitas. Produksi dari 2018 ke 2022 terus menurun. Produktivitas memang naik, tapi minor. Tahun ini, tantangan produksi diperkirakan jauh lebih sulit ketimbang tahun lalu yang masih mengalami La Nino. Tahun ini, mulai April akan terjadi El Nino, yang jika merujuk pengalaman biasanya, produksi turun," papar Khudori.