KTNA minta anggaran pupuk subsidi tambah Rp3,1 triliun

Pemerintah diminta segera merealisasikan penambahan anggaran subsidi pupuk sebesar Rp3,1 triliun. Pangkalnya, Oktober 2020-Maret 2021 masuk musin hujan, momentum memaksimalkan produktivitas pertanian.

"Saya harap untuk 2020, ini bisa segera keluar tambahan subsidi pupuk sebesar 1,4 juta ton. Sehingga Oktober-Maret, petani dapat menggunakan pupuk subsidi dan produktivitasnya tetap baik," kata Ketua Umum Kontak Tani Nelayan Andalan (KTNA), Winarno Tohir, dalam Alinea Forum bertajuk "Memperkuat Pertanian kala Pandemi", Selasa (25/8).

Jika subsidi pupuk dikurangi, otomatis berdampak pada menurunnya produktivitas pertanian. Ini mesti dihindari, terlebih hendak memasuki musim tanam. 

"(Kalau) menggunakan pupuk nonsubsidi, saya khawatir produktivitas akan terganggu karena ada korelasi antara penurunan alokasi pupuk dengan penurunan produksi," jelasnya. Ada perbedaan yang besar antara harga pupuk bersubsidi dan nonsubsidi.

Dia mengungkapkan, alokasi pupuk bersubsidi turun setiap tahunnya. Pada 2018, pemerintah mengucurkan 9,5 juta ton. Setahun berselang menjadi 8,8 juta ton dan 2020 hanya 7,9 juta ton.

"Untuk 2020 kalau dilihat dari jumlahnya menurun. Diperkirakan menurun lagi, tapi sejauh ini enggak ada yang berani bicara karena sekarang lagi berjalan," paparnya.

Karena itu, KTNA menyarankan pemerintah tidak menurunkan alokasi pupuk pada 2020. Ia berjanji akan mendorong hal ini di kelompok kerja (pokja) pupuk di Kementerian Koordinator (Kemenko) Bidang Perekonomian.

"Anggaran boleh diturunkan, tapi alokasi pupuk jangan diturunkan. Solusinya, petani menambah harga," ucapnya.

Pada kesempatan yang sama, Kepala Biro Humas dan Informasi Publik Kementerian Pertanian (Kementan), Kuntoro Boga Andri, menyatakan, pihaknya segera berkoodinasi dengan DPR untuk mempercepat pengesahan penambahan anggaran subsidi pupuk sebesar Rp3,1 triliun jelang Oktober 2020.

"Segera ini akan ada penambahan pupuk," katanya. "Terkait dengan pertanaman bulan Oktober atau musim hujan, tentu pemerintah berharap ada alokasi anggaran subsidi dan beberapa waktu lalu, semoga Pak Andi Akmal (Anggota Komisi IV DPR) juga perjuangkan kami peroleh tambahan anggaran di dalam APBNP ini sekitar Rp3,1 triliun untuk penambahan pupuk subsidi," imbuhnya.

Kementan pun berharap anggaran pupuk subsidi yang diberikan langsung Kementerian Keuangan (Kemenkeu) ke pabrik pupuk dapat bertambah setiap tahunnya. Sehingga, menciptakan peningkatan produktivitas pertanian.

"Selama ini pupuk subsidi yang diberikan Kemenkeu yang langsung ke Pupuk Indonesia itu maksimal 30%. Justru kami berharap, setiap tahun ada peningkatan subsidi pupuk yang diberikan," tuturnya.

"Kami juga paham kondisi keuangan negara. Sehingga alokasi pupuk selama ini, ya, tetap kami maksimalkan," imbuh dia.

Gayung bersambut, kata berjawab. Andi Akmal Pasluddin membenarkan, Komisi IV DPR mendukung penambahan anggaran pupuk bersubsidi.

"Sampai saat ini kita akan terus dorong penambahan subsidi pupuk untuk petani. Tahun ini ada pengurangan nilai subsidi pupuk kurang lebih 1 juta ton pengurangannya. Sehingga, sekarang ini banyak daerah yang alami kekurangan pupuk bersubsidi," urainya.

Bagi politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini, penambahan subsidi pupuk mestinya menjadi perhatian utama guna menjamin kesejahteraan petani. Apalagi, sektor agrikultura berkontirbusi besar terhadap produk domestik bruto (PDB) saat pandemi coronavirus baru (Covid-19).

"Adanya pengurangan subsidi pupuk yang cukup besar dari APBN 2020, harusnya ini jadi perhatian atau concern pemerintah, Pemerintah itu bukan hanya Kementan, tapi juga Kemenkeu dan Presiden. Agar sektor pertanian ini bisa mendapatkan tambahan anggaran atau subsidi petani kita," ucapnya.

"Semoga dalam waktu dekat ini ada keputusan untuk menambah subsidi pupuk dari petani kita," tutup Andi.