Mau punya pembangkit nuklir, RI lakukan studi internasional

Pemerintah memiliki target netral karbon di tahun 2060 mendatang, atau lebih cepat. Dalam mengejar netral karbon ini, pemerintah tidak hanya mengandalkan pembangkit listrik dari energi terbarukan, namun juga dari nuklir dengan membangun pembangkit listrik tenaga nuklir (PLTN).

Direktur Jenderal Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi (EBTKE) Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Dadan Kusdiana mengatakan pemerintah punya target membangun kerjasama internasional terkait dengan studi pengembangan PLTN tahun ini.

Setelah di tahun sebelumnya telah dilakukan pendataan terhadap beberapa vendor PLTN, khususnya skala kecil termasuk dengan teknologinya.

"Target untuk PLTN komersial bangun sesuai Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) adalah kerjasama internasional, studi pengembangan PLTN," kata Dadan dalam konferensi pers, Senin (17/1).

Dadan menjelaskan saat ini sudah terbit Keputusan Menteri ESDM untuk pembentukan tim penyusun kelembagaan pembangkit listrik tenaga nuklir. Mengenai studi, menurutnya yang menjadi sektor pemimpin adalah Badan Tenaga Nuklir Nasional (BATAN).

Meski demikian ESDM juga turut terlibat khususnya Litbang di mana kajian di lakukan di Bangka Belitung dan Kalimantan. Namun sampai saat ini belum ada penunjukan lokasi pembangunan PLTN itu.

"Tapi belum ada penunjukan lokasi. Terkait dengan investasi juga variasi tergantung kelas pembangkit dan teknologi yang digunakan," paparnya.

Lebih lanjut dia menjelaskan beberapa pihak menyampaikan jika ongkos produksi listrik dari PLTN cukup menarik. Mulai dari US$9-10 sen per kilowatt hour (kWh), dan bahkan ada yang angkanya di kisaran US$7 sen hingga di bawahnya per kWh.

"Ini kajian sampai ke pemerintah, dari sisi harga sebenarnya sudah mulai menarik. Tapi dari pemerintah sesuai regulasi sekarang kajian ini harus terbukti, sudah ada contoh secara komersial," jelasnya.