sun
moon
a l i n e a dot id
fakta data kata
logo alinea.id

Menteri Tenggrono ingin nelayan dapat uang pensiun

Jaminan hari tua (JHT) ini untuk meningkatkan kesejahteraan nelayan. Program pertama-tama akan diluncurkan di Maluku.

Nanda Aria Putra
Nanda Aria Putra Sabtu, 06 Feb 2021 12:43 WIB
Menteri Tenggrono ingin nelayan dapat uang pensiun

Perlindungan dan peningkatan kesejahteraan nelayan menjadi prioritas Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP). Karena itu, pemerintah bakal melakukan sejumlah terobosan, salah satunya memastikan adanya jaminan hari tua (JHT) atau uang pensiun untuk nelayan.

Menteri Kelautan dan Perikanan, Sakti Wahyu Trenggono, menyatakan JHT atau uang pensiun tersebut untuk meningkatkan kesejahteraan nelayan. Program pertama-tama akan digulirkan di Maluku.

"Nelayan yang bekerja di situ harus memiliki tiga hal yang selalu saya canangkan. Satu, adalah asuransi kecelakaan; dua, asuransi kesehatan; dan ketiga, tunjangan hari tua," ujarnya usai mengunjungi Lumbung Ikan Nasional (LIN) Maluku.

"Jadi, nelayan dimulai di tiga WPP LIN ini adalah nelayan yang memiliki pensiun di hari tuanya saat tidak melaut lagi. Nah, ini harus disiapkan," sambungnya.

Trenggono juga menargetkan adanya transformasi sistem penangkapan ikan dan pengawasan terhadap kapal-kapal perikanan dengan memanfaatkan teknologi informasi. Tujuannya, peningkatan produktivitas, menjaga kualitas produk, serta menjamin keberlanjutan populasi perikanan di laut Indonesia.

Mengenai program LIN, dia meminta jajaran KKP segera melakukan beragam persiapan. Mulai dari menghitung ulang potensi perikanan tangkap di tiga WPPNRI di Maluku (714, 715, dan 718) hingga menyiapkan infrastruktur pendukung operasional pelabuhan perikanan.

"Yang paling penting adalah kesiapan kita dari sektor kelautan dan perikanan. Sebetulnya pelabuhan yang akan dibangun oleh Menteri Perhubungan dan difasilitasi Gubernur Maluku itu tidak akan menjadi apa-apa kalau kita tidak segera mengisi ekonomi di dalamnya supaya bergerak," tuturnya.

Persiapan matang dan penerapan tata kelola perikanan yang baik, menurutnya, akan menarik minat pelaku usaha untuk berinvestasi di kawasan LIN. Apabila ini terjadi, industri perikanan dalam negeri bakal maju.

Sponsored

Dia juga meminta KKP rutin berkoordinasi dengan kementerian/lembaga terkait serta pemerintah daerah (pemda). Alasannya, pengembangan program penuh tantangan sehingga perlu kerja sama semua pihak agar menghasilkan keluaran yang maksimal.

"Itu butuh effort yang begitu panjang. Hardware dan software yang harus disiapkan supaya nanti Kepala BKPM bisa menjual sarana ini. Dia bisa bilang, 'Kita ikannya bagus-bagus, semuanya sehat, dan sarana pengolahannya bagus. Silakan investor datang melakukan industrialisasi di sini,'" tuturnya.

Berita Lainnya
×
tekid