sun
moon
a l i n e a dot id
fakta data kata
logo alinea.id

Moeldoko minta kementerian/lembaga permudah nelayan kecil akses BBM subsidi

Moeldoko mendesak Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) agar mempercepat pengurusan dan penerbitan Kartu Usaha Kelautan dan Perikanan

Hermansah
Hermansah Sabtu, 25 Jun 2022 09:15 WIB
Moeldoko minta kementerian/lembaga permudah nelayan kecil akses BBM subsidi

Kepala Kantor Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko, meminta kementerian/lembaga terkait mempermudah nelayan kecil dan tradisional dalam mengakses BBM subsidi. Dia menilai, selama ini nelayan kecil kerap kali kesulitan mengakses BBM subsidi.

Dia juga mengutip hasil survei Koalisi untuk Ketahanan Usaha Perikanan (KUSUKA) Nelayan pada 2020. Survei itu mengungkapkan, sebanyak 69% nelayan tidak memiliki akses terhadap BBM subsidi. Bahkan, 78% nelayan mengalami kesulitan memperoleh surat rekomendasi sebagai syarat pembelian BBM subsidi. Syarat ini tertuang dalam Perpres Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak.

“Selain surat rekomendasi, nelayan harus menyertakan lampiran-lampiran seperti KTP atau kartu tani, surat keterangan usaha atau surat keterangan peralatan yang digunakan. Ini yang dinilai menyulitkan,” kata Moeldoko melalui keterangan tertulis, Jumat (24/6).

Oleh sebab itu, Moeldoko mendesak Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) agar mempercepat pengurusan dan penerbitan Kartu Usaha Kelautan dan Perikanan (KUSUKA).

Nantinya, pembelian BBM subsidi bagi nelayan cukup dengan menunjukkan KUSUKA.

“Jadi ke depan nelayan tidak lagi kesulitan mengurus surat rekomendasi dan lampiran-lampirannya. Jika mereka membeli BBM tinggal menunjukkan kartu KUSUKA saja,” imbuh dia.

KUSUKA bisa menjadi syarat pembelian BBM subsidi. Pasalnya, kartu tersebut sudah memuat data by name, by addres, hingga ukuran kapal nelayan.

“Ini tidak hanya mengoptimalkan penyerapan kuota BBM bersubsidi, tetapi juga penyalurannya akan tepat sasaran” tukas mantan Panglima TNI itu.

Sponsored

Seperti diberitakan sebelumnya, Koalisi KUSUKA mendorong pemerintah merevisi Perpres Nomor 191 Tahun 2014, termasuk peraturan turunannya. Revisi ini guna mengatur kebijakan afirmasi ketersediaan akses BBM bersubsidi solar dan pertalite kepada nelayan kecil dengan kapal 10 GT ke bawah.

Selain itu, koalisi juga meminta pemerintah mempermudah akses BBM subsidi dengan menggunakan kartu KUSUKA yang menjadi alat kontrol kuota BBM subsidi untuk nelayan kecil  dengan kapal 10 GT ke bawah.

Bahkan, koalisi menuntut pemerintah menjadikan kartu KUSUKA sebagai alat untuk mendistribusikan Bantuan Langsung Tunai khusus untuk nelayan kecil dengan kapal 10 GT ke bawah.

Koalisi KUSUKA Nelayan terdiri dari Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia (KNTI) dan Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran ((FITRA) Lalu International Budget Partnership (IBP) Indonesia, Perkumpulan Inisiatif, dan Kota Kita.

Berita Lainnya

Google suntik mati YouTube Go, ada apa?

Minggu, 14 Agst 2022 13:16 WIB

, : WIB

, : WIB

, : WIB
×
tekid