sun
moon
a l i n e a dot id
fakta data kata
logo alinea.id

Negara ikut serta dalam kerja sama strategis industri baterai kendaraan listrik

Dalam kerja sama strategis tersebut banyak kepentingan pemerintah yang harus dinegosiasikan.

Nanda Aria Putra
Nanda Aria Putra Rabu, 30 Des 2020 13:52 WIB
Negara ikut serta dalam kerja sama strategis industri baterai kendaraan listrik

Pemerintah tengah menjalin kerja sama dengan perusahaan electric vehicle (EV) battery atau baterai kendaraan listrik asal Korea Selatan LG Energy Solution Ltd untuk membangun pusat industri sel baterai kendaraan listrik terintegrasi pertama di dunia.

Kerja sama senilai US$9,8 miliar atau setara Rp142 triliun tersebut melibatkan konsorsium MIND ID sebagai holding pertambangan nasional, serta Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) sebagai perwakilan pemerintah.

Kepala BKPM Bahlil Lahadalia menjelaskan, kerja sama tersebut melibatkan peran pemerintah, menggunakan skema business to business (B2B), karena dalam kerja sama strategis tersebut banyak kepentingan pemerintah yang harus dinegosiasikan.

Salah satunya, adalah kewajiban bagi produsen untuk mengolah ore nikel minimal 70% menjadi prekusor katode dan baterai sel, agar Indonesia mendapatkan nilai tambah yang lebih tinggi dari hulu ke hilir.

"Kami enggak ingin kalau B2B negara tidak ikut, rambu-rambunya enggak diatur negara. Kami enggak ingin begitu dan sudah banyak belajar. Sehingga negara betul-betul mendapat efek berganda dan nilai tambahnya sampai hilir," katanya dalam video conference, Rabu (30/12).

Pemerintah menginginkan perusahaan asal Korea Selatan tersebut membangun industri baterai terlebih dahulu di kawasan industri Kota Deltamas, Bekasi, Jawa Barat, sebelum membangun smelter.

"Bukan membangun smelter dulu, tetapi bangun baterainya dulu pertama di Deltamas baru ditarik ke hulu, hilir, baru hulu," ujarnya.

Selain itu, alasan tidak menggarap kerja sama strategis tersebut dengan menggunakan skema B2B adalah, agar pengusaha lokal dapat lebih banyak terlibat, termasuk UMKM, tenaga kerja lokal, dan penggunaan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN).

Sponsored

"B2B kami yakin keterlibatan pengusaha lokal diabaikan makanya saya enggak mau kecolongan. Nanti urusan B2B mereka main silakan bicara, tetapi dalam koridor negara," ucapnya.

Berita Lainnya