sun
moon
a l i n e a dot id
fakta data kata
logo alinea.id

OJK: BPR harus penuhi modal inti minimum Rp3 miliar akhir 2019

BPR menghadapi sejumlah tantangan seperti konsolidasi untuk memenuhi modal inti, pengembangan digital banking, dan persaingan dengan bank.

Cantika Adinda Putri Noveria
Cantika Adinda Putri Noveria Jumat, 05 Apr 2019 15:42 WIB
OJK: BPR harus penuhi modal inti minimum Rp3 miliar akhir 2019

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengimbau kepada seluruh Bank Perkreditan Rakyat (BPR) untuk memenuhi ketentuan modal inti minimum Rp3 miliar, paling lambat pada 31 Desember 2019. 

Direktur Penelitian dan Pengaturan BPR OJK Ayahandayani mengatakan, apabila BPR tidak dapat memenuhi ketentuan tersebut, OJK akan membatasi aktivitas BPR. 

"Sanksinya kegiatan dibatasi. Yang tadinya punya kegiatan terkait valas, Kegiatan Usaha Penukaran Valuta Asing (KUPVA), atau terkait ATM, kami minta dibekukan dulu. Wilayah operasional BPR akan dibatasi pada tingkat kabupaten saja," kata dia di Jakarta, Jumat (5/4).

Seperti diketahui, dalam Peraturan OJK (POJK) 5/POJK.03/2015 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum dan Pemudahan Modal Inti Minimum BPR, ditetapkan seluruh BPR wajib memenuhi modal inti minimum sebesar Rp3 miliar paling lambat 31 Desember 2019, dan modal inti minimum sebesar Rp6 miliar paling lambat 31 Desember 2024. 

Apabila BPR tidak dapat memenuhi kewajiban memperoleh modal inti minimum seperti ditetapkan dalam regulasi tersebut, maka BPR diharuskan konsolidasi dengan BPR lainnya. 

"Kalau mau penguatan dari sekarang, kami akan dorong," ujarnya.

Sampai saat ini, sudah ada beberapa BPR yang ingin melakukan konsolidisasi. Namun, Aya enggan merinci BPR tersebut. OJK juga akan terus memantau BPR untuk melakukan penguatan internal dengan meningkatkan modal atau mengundang investor baru. 

Saat ini, BPR yang masuk dalam kategori BPR Kegiatan Usaha (BPRKU) 3 dengan modal inti lebih dari Rp50 miliar mencapai 52 BPR. BPRKU 2 atau modal inti di antara Rp15 miliar sampai Rp50 miliar mencapai 221 BPR. Sementara itu, jumlah BPRKU 1 atau modal inti di bawah Rp15 miliar sebanyak 1.324 BPR. 

Sponsored

Dari kategori BPRKU 1 tersebut, sebanyak 776 BPR bermodal inti di bawah Rp6 miliar, kemudian sebanyak 397 BPR di bawah Rp3 miliar. 

Sejumlah tantangan

Dalam kesempatan yang sama, CEO Teradata Megah Sandford Jonathan mengatakan, tantangan yang dihadapi BPR saat ini, yaitu persaingan dengan bank umum. Menurut dia, penetrasi bank umum semakin agresif menjemput nasabah kredit. 

"Bank umum langsung datang ke pasar-pasar. Padahal itu sasaran dari BPR,” kata dia.

BPR juga memiliki tantangan dari sisi nasabah yang ingin memiliki kemudahan dan kecepatan transaksi setiap saat. Seperti diketahui, sudah banyak layanan mobile yang membuat orang bisa membeli sesuatu tanpa harus mendatangi bank. 

Apabila BPR ingin bisa terus bersaing dengan yang lainnya, BPR harus memiliki core banking atau pelayanan 24 jam. Hal itu juga mesti didukung oleh data center. 

"Interkonesi harus real time. Segala solusi apapun, harus bisa saling terhubung dan harus jelas," ujar Sanford.  

Dari segi penempatan dana, lanjut Sanford, konsumen mengharapkan mendapatkan bunga yang menarik dan semurah mungkin.

Sanford mengatakan OJK perlu mengatur pembatasan aplikasi mobile dan internet banking, agar BPR bisa tetap bertahan. Sementara itu, BPR disarankan untuk melakukan kolaborasi dengan antar bank dan lebih gencar dalam melakukan brand awareness

"Key success untuk BPR adalah kolaborasi. Jadi, BPR jangan sendiri berhadapan dengan yang lainnya. Semakin banyak BPR yang berkolaborasi, akan menghasilkan solusi yang maksimal," kata Sanford. 

Big data

Direktur Penelitian dan Pengaturan BPR Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Ayahandayani sepakat, BPR perlu memanfaatkan keberadaan big data dan internet of things yang juga menjadi pilar utama penetapan industri 4.0.

"Tantangan revolusi digital, peran internet sangat besar dan semua terhubung. Big data harus dimiliki. Gelombang revolusi digital, konsumen menuntut hal yang tinggi," kata Ayahandayani.

Menurut dia, OJK mendukung untuk melakukan percepatan dan pertumbuhan ekonomi, serta inklusif keuangan. Di sisi lain, BPR juga diharapkan bisa terus stabil. 

Setidaknya, ada beberapa strategi OJK dalam menguatkan BPR, antara lain mendukung BPR melakukan konsolidasi (merger), meningkatkan infrastruktur BPR untuk memenuhi standar OJK sampai akhir 2019. 

"Core banking harus disusun oleh OJK. Ada data center bagi BPR dan potensi kerja sama, baik dengan Lembaga Jaminan Keuangan (LJK) atau fintech keuangan, atau provider IT lainnya," ujarnya. 

Dari sisi prudensial, OJK akan melihat dan menerapkan bagaimana kualitas aset, permodalan dan menajemen risiko. Pelaporan akses keuangan BPR pada tahun ini, akan langsung diserahkan kepada OJK, yang bisa langsung diakses oleh Bank Indoneisa dan LJK.

Berita Lainnya
×
tekid