Pengamat: Orkestrasi stabilisasi pasokan dan harga pangan Bapanas di jalur benar

Orkestrasi kebijakan stabilisasi pasokan dan harga pangan oleh Badan Pangan Nasional atau Bapanas (National Food Agency/NFA) sudah berada di jalur yang benar. Agar kerja besar orkestrasi kebijakan stabilisasi pasokan dan harga pangan makin optimal perlu integrasi kebijakan supply dan demand.

Guru Besar Ekonomi Pertanian Universitas Lampung Bustanul Arifin menjelaskan, sebagai lembaga yang baru berdiri NFA mengemban tugas yang amat strategis dan besar. "Arah (yang dilakukan NFA) sudah on the track. Akan tetapi, NFA harus terus kita dorong dan bantu," jelas Bustanul dalam Alinea Forum bertajuk "Orkrestrasi NFA Dalam Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan" secara daring, Jumat (9/12).

Bustanul meminta semua pihak untuk tidak lelah mengingatkan dan membantu NFA. Sebagai institusi yang baru menyelesaikan pengisian struktur pada 30 Juni 2022, NFA harus luwes bergerak. "Karena ini luar biasa, tidak harus menunggu segala sesuatunya jadi dulu. (Kalau harus menunggu jadi), nanti saling tunggu-tungguan, jadinya tidak kerja-kerja juga," kata dia.

Agar stabilisasi pasokan dan harga pangan efektif, kata Bustanul, NFA harus melakukan integrasi kebijakan antara di sisi pasokan (supply) dengan sisi permintaan (demand). Dari sisi pasokan, antara lain, perlu pembenahani manajemen usahatani dan insentif baru berbasis inovasi.

Juga pembangunan infrastruktur perdesaan untuk penguatan rantai nilai pangan. Kemudian dukungan teknologi informasi, digitalisasi rantai nilai untuk efisiensi, dan dukungan R&D pertanian, promotif untuk bioteknologi

Dari sisi permintaan, kata Bustanul, kebijakannya mencakup contract farming, agregator bisnis, dan pembelian langsung dari petani. Lalu, pendalaman industri, proses hilirasi, dan pengolahan produk pangan. Berikutnya, percepatan diversifikasi konsumsi, insentif pangan lokal, industri kuliner, dan peningkatan kualitas gizi masyarakat. 

Bustanul memahami banyak harapan besar ditumpukan pada NFA. Pemda, kata Bustanul, memerlukan arahan dan 'bapak'. NFA juga bisa jadi kepanjangan tangan pemerintah untuk memobilisasi stok dari wilayah surplus ke minus. Namun, kata dia, ini perlu anggaran besar. Tidak bisa hanya dari APBN. 

Bisa juga, kata Bustanul, menggerakan BUMN pangan seperti ID Food untuk skema komersial. Sementara untuk tugas pelayanan publik, bisa diserahkan ke Bulog. NFA, kata dia, juga perlu memperjuangkan anggaran Bulog agar tidak sepenuhnya menggunakan kredit perbankan berbunga komersial. 

Karena Kepala NFA Arief Prasetyo Adi pernah menjadi Direktur Utama ID Food, jelas Bustanul, orkestrasi BUMN pangan menjadi lebih mudah. "Karena dapat melakukan perintah kepada BUMN holding. Jadi, secara legal bisa, networking beliau di sana, harusnya jadi gak masalah," ucap dia.

Orkestrasi kebijakan, jelas Bustanul, perlu dipimpin NFA bersama Kemenko Perekonomian. Bagaimana pembagian kedua institusi ini, kata dia, masih dalam proses. Menurut dia, yang paling penting bisa luwes dijalankan.