Pemerintah perdalam data cadangan SDA

Data cadangan sumber daya alam Nasional perlu diteliti lebih dalam. Jika ada yang menyatakan sumber daya air Indonesia terbesar kelima dunia, itu (masih) unverified, masih potensi, belum cadangan.

Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arcandra Tahar menjelaskan, cadangan itu dibagi-bagi lagi. Ada yang dinamakan dengan possible reserve, probable reserve, serta proven reserve.

Pemerintah sendiri terus berupaya memanfaatkan potensi sumber daya alam. Khususnya energi baru terbarukan (EBT) untuk memenuhi kebutuhan energi.

Namun, langkah penting yang perlu dilakukan adalah mengklarifikasi dan meningkatkan status data potensi yang ada. Hingga menjadi cadangan terbukti yang siap dimanfaatkan mendukung ketersediaan energi wilayah tersebut.

Ketika dinamakan potensi maka orang harus berfikir lebih jauh. "Dari mana datanya? Bagaimana perhitungannya? Suatu saat kita dapat data, potensi air laut/ombak sekian ratus Giga Watt (GW). Saya liat, ini darimana datanya, ternyata cara penghitungannya dari sebuah pernyataan kemudian dikalikan panjang pantai. Banyak saya temui yang seperti ini," ungkapnya seperti dilansir Antara (9/4) di Jakarta.

Contoh kasus yang sangat jelas adalah minyak bumi. Cadangan terbukti (proven reserve) hanya 3,3 miliar barel atau sekitar 0,2% dari cadangan minyak dunia. Produksi minyak Indonesia 800 ribu barel per hari (bph). Cadangan migas Indonesia bisa saja habis dalam beberapa tahun ke depan jika tidak menemukan cadangan lainnya.

"Minyak itu belum akan habis, yang ada adalah kemampuan manusia saat ini hanya mampu mengambil sampai 40-50%. Masih ada 60-50% lagi di bawah sana, yang belum terambil," papar Arcandra.

Dengan kondisi jumlah cadangan fosil tersebut, maka penting untuk memanfaatkan energi nonfosil dalam rangka memenuhi kebutuhan energi nasional.

Dalam kurun 2014-2016, yang bertanda tangan kontrak dengan PLN untuk Energi Baru Terbarukan (EBT) hanya sekitar 14 atau 15. Pada  2017 ada 70 kontrak, naik 4 kali lipat. Ini tidak terlepas dari komitmen Indonesia mendorong EBT sejak 2017.