sun
moon
a l i n e a dot id
fakta data kata
logo alinea.id

Pemindahan IKN, pertumbuhan ekonomi dinilai cuma berpusat di Kaltim

"Dampaknya ini hanya untuk Provinsi Kaltim saja. Secara nasional, kami melihat tidak ada."

Asyifa Putri
Asyifa Putri Jumat, 24 Des 2021 06:52 WIB
Pemindahan IKN, pertumbuhan ekonomi dinilai cuma berpusat di Kaltim

Pertumbuhan perekonomian di calon lokasi ibu kota negara (IKN), Penajam Paser Utara (PPU) dan Kutai Kartanegara di Kalimantan Timur (Kaltim), diyakini meningkat bertahap seiring berkembangnya kependudukan setempat. Pun demikian dengan wilayah aglomerasinya, Kota Samarinda dan Kota Balikpapan.

Namun, Direktur Eksekutif Institute For Development of Economics and Finance (INDEF), Tauhid Ahmad, menilai, pertumbuhan tersebut tidak akan dirasakan signifikan oleh provinsi lain di "Pulau Borneo".

"Dampaknya ini hanya untuk Provinsi Kaltim saja. Secara nasional, kami melihat tidak ada. Hanya Kalimantan Selatan saja ikut berdampak. Itu 0,01% untuk gross national expenditure, PDB-nya tidak berubah," ucapnya dalam webinar, Kamis (23/12).

"Jika kita lihat dalam jangka panjang, sebenarnya saya agak ragu dengan visi Indonesia 2045 yang mana pertumbuhan ekonomi 6%-7%. Itu relatif sulit untuk dicapai," imbuhnya.

Selain itu, pertumbuhan ekonomi di DKI Jakarta diprediksi bakal menyusut. Pangkalnya, banyak sektor perekonomiannya yang ditopang belanja pemerintah, termasuk para aparatur sipil negara (ASN) dan personel TNI/Polri.

Para ASN kementerian/lembaga pusat rencananya diboyong ke IKN di Kaltim, yang dikabarkan hanya akan menjadi pusat pemerintahan. Badan Kepegawaian Negara (BKN) belum memerincinya secara detail, tetapi bakal dilakukan bertahap.

"Ketika pusat pemerintahan pindah ke Kalimantan Timur, memang wilayah tersebut akan berkembang, tetapi efek terhadap sektor jasa, hotel, katering, makanan, produksi, dan sebagainya di Jakarta sebagai wilayah eks ibu kota yang dipengaruhi oleh belanja anggaran pemerintah akan terdampak," tuturnya.

Tauhid menambahkan, swasta sebaiknya tidak tergesa-gesa berinvestasi di IKN. Namun, memberikan pemerintah terlebih dahulu melakukan pembangunan, termasuk sarana prasarana (sapras) dasar.

Sponsored

"Kalau sudah jalan untuk prasarana dasar, swasta baru masuk, misalnya untuk jasa, apakah telekomunikasi, kesehatan, pendidikan. [Sektor-sektor] itu tumbuh kalau daerah tersebut penduduknya sudah mulai banyak," jelasnya.

Berita Lainnya
×
tekid