Pengamat: Transaksi saham sepi bukan karena Bitcoin

Nilai transaksi di Bursa Efek Indonesia (BEI) akhir-akhir ini tercatat lebih sepi, ke rata-rata Rp8 triliun hingga Rp9 triliun per hari. Hal ini membuat Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) terus mengalami penurunan, hingga ditutup pada level 5.927 pada Selasa (13/4).

Salah satu asumsi sepinya perdagangan di pasar saham ini diakibatkan oleh investor yang mengalihkan investasi sahamnya ke Bitcoin. 

Analis senior CSA Research Institute Reza Priyambada mengatakan, sepinya transaksi di pasar saham bisa jadi karena pelaku pasar saham Indonesia beralih sementara ke instrumen Surat Utang Negara (SUN). Atau, investor memang tidak melakukan transaksi karena antisipasi rilis kinerja keuangan Tahun Buku 2020 dan kuartal I-2021 yang masih kurang bagus.

"Melihat Bitcoin itu sekarang ini cukup ramai, bukan berarti ramainya itu banyak investor yang beralih ke Bitcoin. Apalagi, kita tidak tahu di Bitcoin siapa saja yang melakukan transaksi," kata Reza ketika dihubungi, Selasa (13/4).

Menurut Reza, transaksi instrumen Bitcoin memerlukan payung hukum yang jelas. Pasalnya, saat ini apabila investor mengalami kerugian ketika berinvestasi di Bitcoin, tidak ada kejelasan hal apa yang bisa dilakukan investor.

"Jika misalnya tidak diperkenankan, dibuat saja peraturan transaksi yang dilindungi atau dibolehkan. Jadi misalnya ketika terjadi apa-apa, kerugian ke investor, investor tidak bisa menyalahkan otoritas," ucap dia.

Di sisi lain, jika ada start-up lokal yang menjual Bitcoin, Reza mengibaratkan mereka seperti perpanjangan tangan dan agen penjual saja karena transaksi Bitcoin lebih banyak terjadi di luar negeri. Menurutnya, start-up penjual Bitcoin ini perlu dibina oleh otoritas.

Sebelumnya, Direktur Perdagangan dan Pengaturan Anggota Bursa BEI Laksono Widito Widodo mengaku, khawatir dana investor lari ke instrumen Bitcoin.  

"Secara pribadi ada sedikit kekhawatiran dari saya terkait hal ini. Walau saya belum tahu secara pasti seberapa besar penetrasi Bitcoin di Indonesia," ujar Laksono, Senin (12/4).

Di sisi lain, kata Laksono, secara regulasi, Bitcoin belum dianggap sebagai instrumen finansial yang diakui Bank Indonesia (BI) untuk dapat digunakan sebagai alat pembayaran atau sarana transaksi.