Pengembangan Blok Masela terkendala insentif dan pembebasan lahan

Pengembangan Blok Masela di Laut Arafura, Maluku, masih terkendala negosiasi insentif dan pembebasan atau izin pemanfaatan lahan sehingga belum juga dimulai hingga saat ini.

Deputi III Bidang Koordinasi Infrastruktur Kemenko Kemaritiman Ridwan Djamaluddin mengatakan dua hal itu masih menjadi topik yang didiskusikan dalam rapat bersama perusahaan migas Inpex dan Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) pada pekan lalu.

Menurut dia, saat ini Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) sedang memproses pembebasan 1.400 hektare lahan yang dibutuhkan.

“Yang perlu dilakukan pemerintah adalah mempercepat prosesnya," tuturnya.

Ridwan memaparkan semula izin soal pemanfaatan lahan ditargetkan bisa selesai dalam tiga hingga empat tahun. Namun, pemerintah akan mendorong percepatan izin pemanfaatan lahan menjadi satu hingga dua tahun agar pengembangan blok tersebut bisa segera dilakukan.

"Kedua, masih ada permintaan tambahan insentif dan split. Itu yang sedang didiskusikan," tuturnya tanpa menjelaskan lebih rinci terkait insentif yang diminta.

Ridwan menambahkan jika semua proses berjalan lancar, diharapkan proposal rencana pengembangan atau Plan of Development (POD) proyek tersebut akan dapat segera disepakati.

"Tapi sekali lagi, dari posisi yang saya tangkap, kita tetap berikan kesempatan sebesar-besarnya bagi kepentingan Indonesia," ujar Ridwan.

Dalam kesempatan yang sama, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan menyebutkan pengembangan Blok Masela tidak mengalami hambatan berarti.

Menurut dia, Chairman Shell dijadwalkan menemui Luhut untuk membahas lebih lanjut soal pengembangan blok tersebut.

Inpex Corporation dan Shell Upstream Overseas Service Ltd akan mengelola Lapangan Abadi Blok Masela di Laut Arafura, Maluku. (Ant)