logo alinea.id logo alinea.id

Penyaluran KUR capai Rp65,5 triliun, BRI paling banyak

Kredit Usaha Rakyat (KUR) hingga akhir Mei 2019 telah mencapai Rp65,5 triliun atau sekitar 46,8% dari target Rp140 triliun.

Sukirno
Sukirno Rabu, 03 Jul 2019 22:09 WIB
Penyaluran KUR capai Rp65,5 triliun, BRI paling banyak

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution mengatakan penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) hingga akhir Mei 2019 telah mencapai Rp65,5 triliun atau sekitar 46,8% dari target Rp140 triliun.

"Data penyaluran telah menunjukkan keberpihakan pemerintah terhadap pemerataan akses pembiayaan untuk usaha kecil," kata Darmin usai memimpin rapat koordinasi evaluasi penyaluran KUR di Jakarta, Rabu (3/7).

Darmin menjelaskan penyaluran KUR ini mencakup skema KUR mikro sebesar 65,1%, KUR kecil sebesar 34,58% dan KUR untuk TKI sebesar 0,35%.

Porsi penyaluran KUR sektor produksi untuk pertanian, perikanan, industri, konstruksi, pariwisata dan jasa-jasa juga telah mencapai 42,9% dari target sebesar 60%.

Berdasarkan provinsi, penyaluran KUR di Jawa masih mendominasi dengan porsi sebesar 55,5%, diikuti dengan Sumatera dan Sulawesi masing-masing sebesar 20,2% dan 9,9%.

Tiga bank yang telah menyalurkan KUR dengan porsi terbanyak adalah BRI sebesar Rp44,34 triliun dengan 2.105.735 debitur, Bank Mandiri Rp9,15 triliun dengan 120.659 debitur dan BNI Rp8,22 triliun dengan 95.728 debitur.

Dengan pencapaian ini, maka total realisasi penyaluran KUR dari Agustus 2015 sampai 31 Mei 2019 mencapai Rp398,9 triliun dengan outstanding Rp149,5 triliun dan kredit bermasalah (NPL) 1,35%.

Rapat koordinasi juga mengusulkan adanya anggaran subsidi bunga KUR dalam APBN sebesar Rp13,77 triliun dengan asumsi perhitungan plafon KUR pada 2020 sebesar Rp150 triliun atau disesuaikan dengan ketersediaan anggaran.

Sponsored

Selain itu, pemerintah ikut memperluas pembiayaan KUR syariah yang bisa disalurkan dengan akad syariah, tidak hanya murabahah, tetapi juga musyarakah, ijarah, dan mudharabah.

"Saat ini, KUR syariah bisa disalurkan dengan akad syariah lainnya, sepanjang tidak mengubah proses bisnis KUR," kata Darmin.

Ikut hadir dalam rapat koordinasi ini antara lain Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto, Direktur Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan Marwanto Harjowirjono, serta perwakilan dari Kementerian/Lembaga terkait. (Ant)