Tahun politik, ekonom sarankan politikus manfaatkan peluang benahi sektor pangan

Ekonom senior INDEF, Bustanul Arifin mengutarakan pandangannya dalam memasuki tahun politik saat ini. Seharusnya, kata dia, para politikus mampu memanfaatkan peluangnya dengan berfokus memperbaiki sistem pangan nasional. 

Saat ini, menurutnya, banyak permasalahan serius dalam pangan Indonesia yang harus segera dibenahi. Jika kondisi pangan nasional baik dan sehat, ia yakin imbasnya akan berdampak positif pada perekonomian nasional.

“Inilah tahun politik yang sebenarnya yang menjadikan pesan bagi teman-teman politisi. Mau benar-benar menyehatkan warganya atau tidak,” ujar Bustanul dalam diskusi publik bersama ekonom senior INDEF, Kamis (2/3).

Berdasarkan hasil survei The Lancet tahun 2020 yang disampaikan Bustanul, Indonesia merupakan negara dengan tingkat double burden of malnutrition (DBM) terbesar di dunia. DBM merupakan beban gizi ganda, yaitu gizi kurang dan gizi lebih yang terjadi bersamaan. DBM itu sendiri, kata dia, hampir terjadi di seluruh provinsi Indonesia, sekaligus menjadi penyebab balita stunting dan dewasa di atas usia 18 tahun mengalami kegemukan di saat yang sama.

“Ini karena perubahan sistem pangan yang mengarah pada olahan pangan tidak sehat dan murah. Sehingga anak-anak mengonsumsi itu, dan yang terjadi adalah gizi buruk. Yang paling mengkhawatirkan yaitu sekitar 68% penduduk Indonesia tidak mampu mengakses pangan sehat dan bergizi,” tutur Bustanul menambahkan.

Selain itu, menurutnya, tingkat konsumsi beras di Indonesia juga masih tergolong tinggi, yaitu komposisinya mencapai 60% per orang. Padahal kata Bustanul yang ideal adalah 50%. Hal ini juga yang menjadi penyebab tekanan produksi beras tinggi karena tingkat konsumsi beras yang tinggi.

Menurut Bustanul, langkah strategis yang seharusnya bisa diambil pemerintah atau politikus dalam membenahi pangan nasional, pertama, meningkatkan kemampuannya dalam menjaga harga produk hortikultura agar lebih stabil, sehingga tidak berdampak terlalu besar bagi petani dan konsumen. Kedua, dalam meningkatkan pangan nasional, Indonesia harus memperbaiki penguatan lembaga pangan di sisi struktural dan kultural. Ia juga menyampaikan agar peran sektor swasta dan BUMN pangan untuk ditingkatkan.

“Lalu perluasan cadangan beras pemerintah (CBP) menjadi cadangan pangan pemerintah (CPP) supaya lebih luas dengan melibatkan pemerintah daerah (pemda). Kemudian percepatan penganekaragaman pangan,” ucap Bustanul.