Safari politik Presiden ke-7 RI, Joko Widodo atau Jokowi, di Lampung pada Jumat (26/6) menandai titik awal agenda keliling daerahnya bersama Partai Solidaritas Indonesia (PSI).
Selama tiga hari berada di Lampung, Jokowi dijadwalkan mengunjungi lima wilayah, yakni Kabupaten Mesuji, Kabupaten Tulang Bawang, Kota Bandar Lampung, Kabupaten Pesawaran, dan Kabupaten Lampung Timur.
Selain menghadiri sejumlah kegiatan kebudayaan di setiap daerah yang disinggahi, Jokowi juga akan bersilaturahmi dengan tokoh masyarakat, tokoh adat, serta para relawan.
Pada hari yang sama, namun di tempat terpisah, Presiden Prabowo Subianto melontarkan pernyataan menarik. Ia menegaskan tidak pernah mengganggu pemimpin yang terpilih secara demokratis, meski dirinya sempat mengalami empat kali kekalahan dalam pemilihan presiden. Bagi Prabowo, menghormati hasil demokrasi merupakan komitmen penting demi menjaga stabilitas negara.
“Saya sebagai pemimpin politik, saya dipilih secara demokratis. Saya maju ke rakyat lima kali minta mandat. Empat kali tidak diberi mandat. Empat kali saya kalah, tetapi saya tidak mengganggu pemimpin yang dapat mandat,” kata Prabowo dalam Sarasehan Kebangsaan Konvensi Sains, Teknologi, dan Industri Indonesia (KSTI) 2026 di JCC Senayan, Jakarta Pusat, Jumat (26/6).
Jika merujuk pada riwayat elektoralnya, Prabowo pernah bertarung sengit dua kali berturut-turut melawan Jokowi dalam perebutan kursi presiden, yakni pada Pilpres 2014 dan Pilpres 2019.
Membaca arah safari politik Jokowi
Analis politik dari Universitas Islam Negeri (UIN) Walisongo Semarang, Kholidul Adib, menilai safari politik Jokowi ke Lampung tidak sekadar bertujuan mengonsolidasikan PSI yang kini dipimpin putra bungsunya, Kaesang Pangarep. Lebih dari itu, langkah tersebut dinilai sebagai upaya merawat basis massa pendukung dinasti politik Jokowi untuk mengantisipasi potensi rivalitas dengan Prabowo pada Pilpres 2029.
“Karena itu, bisa dibilang safari politik dan blusukan mantan Presiden Jokowi ke berbagai daerah merupakan langkah strategis untuk mendongkrak elektabilitas serta mengamankan posisi tawar politik Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Hal ini dipandang sebagai modal politik untuk mengantisipasi dinamika koalisi menuju Pemilu 2029 jika tidak lagi berpasangan dengan Prabowo Subianto,” kata Kholidul, Jumat (26/6).
Sentilan halus Prabowo dan bayang-bayang friksi 2029
Kholidul juga menyoroti kontrasnya pernyataan Prabowo dengan momentum blusukan Jokowi di Lampung. Menurutnya, pidato Prabowo dapat dibaca sebagai sinyal bahwa presiden mulai kurang nyaman terhadap pergerakan Jokowi yang kembali membangun basis kekuatan politik, meski pemilu masih tiga tahun lagi.
“Terkait pernyataan Presiden Prabowo bahwa ia tidak pernah mengganggu presiden yang sedang berkuasa ketika dirinya tidak berkuasa, komentar tersebut menunjukkan Presiden Prabowo mulai tidak nyaman dengan gerakan Jokowi yang sudah mulai membangun kekuatan ke basis massa, padahal pemilu masih lama,” kata Kholidul.
Lebih lanjut, Kholidul menilai Prabowo ingin mengirimkan sinyal kepada publik mengenai ketidaknyamanannya terhadap manuver elite politik di luar pemerintahan. Terlebih, saat ini kabinet Prabowo fokus membenahi kondisi perekonomian nasional.
“Ucapan Presiden Prabowo tersebut juga bisa dimaknai sebagai sindiran halus agar mantan pemimpin memberikan ruang penuh kepada pemerintahan yang dipimpinnya untuk bekerja tanpa intervensi yang gaduh,” tambah Kholidul.
Jika diteropong dari perspektif perebutan kekuasaan, momentum pernyataan Prabowo yang bertepatan dengan blusukan Jokowi seolah mempertegas adanya benturan kepentingan yang mulai mengarah pada persaingan elektoral Pilpres 2029.
“Dalam konteks saat ini, publik mulai melihat ada friksi antara Prabowo dan Jokowi sebagai akibat benturan antara wewenang konstitusional Prabowo sebagai presiden dan upaya gerbong politik Jokowi yang berupaya mempertahankan proxy atau pengaruhnya di dalam kekuasaan,” tutur Kholidul.
