Ini proyek infrastruktur ibu kota baru yang dilelang pemerintah

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) akan menawarkan sejumlah proyek infrastruktur awal di ibu kota negara baru yang terkait sumber daya air, jalan dan jembatan serta perumahan. 

Direktur Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum Perumahan Kementerian PUPR Eko Djoeli Heripoerwanto mengatakan proyek infrastruktur awal yang akan dilelang yakni sumber daya air (water resources) terkait dengan kebutuhan air bersih (basic water need), pengendalian banjir (flood management), drainase, dan infrastruktur energi yang berbasis bendungan atau dam

Eko juga menambahkan proyek-proyek infrastruktur awal lainnya yang ditawarkan adalah jembatan dan jalan, terdiri dari jalan tol dan non tol nasional, fasilitas pejalan kaki, jalur sepeda dan rel kereta api. Selain itu, perumahan dan hunian turut ditawarkan dalam proyek infrastruktur awal di ibu kota baru. 

"Terkait dengan perumahan atau hunian yang kita berharap di tahap pertama ini atau diperkirakan akan ada satu setengah juta orang yang tinggal di sana baik itu ASN, keluarganya dan sistem pendukung," kata Eko di Jakarta, Rabu (6/11).

Eko menjabarkan bahwa rencana alokasi pembiayaan untuk proyek-proyek infrastruktur awal di ibu kota baru tersebut sepenuhnya akan didominasi dengan skema kerja sama pemerintah dan badan usaha (KPBU) sebesar Rp253,4 triliun. Kemudian pembiayaan dari swasta sebesar Rp123,2 triliun dan sisanya dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sebesar Rp89,4 triliun. 

Sebagaimana diketahui, pada tanggal 26 Agustus 2019, Presiden Joko Widodo telah mengumumkan hasil kajian pemerintah mengenai lokasi ibu kota baru Republik Indonesia yang baru. 

Hasil kajian tersebut menyimpulkan bahwa lokasi ibu kota baru yang paling ideal adalah di sebagian Kabupaten Penajam Paser Utara dan sebagian di Kabupaten Kutai Kartanegara, provinsi Kalimantan Timur.  (Ant)