sun
moon
a l i n e a dot id
fakta data kata
logo alinea.id

Pajak perusahaan AS dipangkas, lebih banyak mudaratnya

Kebijakan Presiden Donald Trump meringankan beban perusahaan untuk membayar kewajiban ke negara, dikhawatirkan merugikan negara

Awan gunawan
Awan gunawan Jumat, 20 Okt 2017 15:40 WIB
Pajak perusahaan AS dipangkas, lebih banyak mudaratnya
Informasi mutakhir perkembangan Covid-19 di Indonesia bisa dilihat di sini
Terinfeksi 266845
Dirawat 60431
Meninggal 10218
Sembuh 196196

Rencana mengurangi pajak perusahaan dari 35% menjadi 20%, dinilai lebih banyak mudaratnya ketimbang manfaat. Pengamat ekonomi mengatakan bahwa pengurangan pajak menyusutkan pendapatan negara sebesar US$ 3 triliun hingga US$ 5 triliun selama satu dekade mendatang. 

Persoalan lain, dikhawatirkan penciptaan lapangan kerja dalam skala besar tidak terjadi. Lembaga studi ekonomi non-partisan, Committee for a Responsible Federal Budget mengingatkan agar Trump dan para menterinya tidak melanjutkan rencana tersebut dan menilai pemotongan pajak tidak perlu. Sebab terlalu mahal ongkos bagi negara. 

Saran tersebut disampaikan, setelah lembaga tersebut mengamati 92 perusahaan publik yang melaporkan profitabilitas yang konsisten antara tahun 2008 dan 2015. Perusahaan tersebut dinilai telah mendapat insentif tarif pajak yang rendah dimana mereka membayar pajak kurang dari 20% dari laba bersih.
 
Namun nyatanya, perusahaan tidak menciptakan lebih banyak pekerjaan. Sebaliknya 92 perusahaan tersebut malah mengurangi 1% jumlah pekerjanya. Hal ini tentu berbanding terbalik dengan rencana Trump untuk menciptakan 6% lapangan kerja baru.   
 
“Mereka menciptakan lapangan kerja pada tingkat yang lebih lambat daripada ekonomi. Meskipun mendapat tarif pajak yang lebih rendah,” demikian laporan lembaga thinktank ini.
 
Dalam kenyataannya, pengurangan pajak malah menguntungkan pimpinan perusahaan ini dimana rata-rata CEO dari 92 perusahaan ini mendapat kenaikan gaji sebesar 18% pada periode antara 2008 dan 2016. Sementara saham- sahamnya di bursa New York naik 13% karena laba mereka menebal akibat berkurangnya jumlah laba yang
disetorkan sebagai pajak negara. Sementara gaji pegawai mereka hanya naik 4%.
 
Institute on Tax and Economic Policy mendukung masukan tersebut. Lembaga pengkaji kebijakan ekonomi dan pajak ini mempelajari 258 perusahaan yang masuk kategori Fortune 500 atau masuk kategori perusahaan kaya. 258 perusahaan-perusahaan ini mendapat keringanan membayar pajak.
 
Paling tidak ada dalam satu tahun, 100 perusahaan itu tidak membayar pajak sama sekali. Dari tahun 2008 sampai 2015, 30 perusahaan membayar pajak hanya sebesar 6,9%, dan delapan lainnya hampir tidak membayar. 

Hal ini menunjukkan tidak rapihnya administrasi perpajakan. Lembaga ini justru mengingatkan agar Trump membenahi lembaga pajaknya ketimbang mengurangi pengurangan pajak ke perusahaan.  
 
Jika penerimaan negara berkurang dalam jumlah besar. Mau tidak mau, pemerintah AS menutupinya dengan menambah utang baru hingga triliunan dolar AS.

Sponsored
Berita Lainnya
×
img