Rerata realisasi pendapatan APBD nasional baru 86,61% per 17 Desember

Rata-rata realisasi pendapatan APBD provinsi dan kabupaten/kota se-Indonesia per 17 Desember 2021, pukul 18.00 WIB, sebesar Rp1.009,33 triliun (86,61%). Itu terdiri dari dana transfer Rp743,44 triliun (73,66%) dan pendapatan dari pos lainnya Rp265,89 triliun (26,34%).

"[Realisasi] Ini lebih rendah dibandingkan tahun sebelumnya. Per 31 Desember [2020] itu 92,48% [Rp1.050,93 triliun]," ujar Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Muhammad Tito Karnavian, dalam keterangan tertulis, Rabu (22/12). 

Berdasarkan wilayah administratif, rata-rata realisasi pendapatan provinsi sebesar Rp325,62 triliun (91,37%), kabupaten Rp558,01 triliun (84,47%), dan kota Rp125,71 triliun (84,69%). 
DIY paling tinggi dengan 97,32% untuk tingkat provinsi, disusul Kepulauan Bangka Belitung 97,1%, Jawa Barat 96,29%, Gorontalo 96,27%, Sulawesi Tengah 95,60℅, Sumatera Barat 95,26%, Aceh 95,11%, dan Riau 94,54%.

"Ini daerah-daerah yang relatif mampu mencapai target sesuai awal tahun pendapatan," jelas Tito.

Bekas Kapolri itu juga menyoroti realisasi pendapatan yang rendah di beberapa provinsi. Sumatera Selatan, misalnya, yang baru 77,49%, kemudian Kalimantan Timur 79,91%, Maluku 84,63%, Nusa Tenggara Timur 84,84%, dan Maluku Utara 85,4%.

"Mungkin salah satunya karena memang adanya tekanan pada ekonomi; ada retribusi-retribusi yang dinaikkan ke atas, seperti minerba; serta nomenklatur IMB. Ini juga membuat penerimaan dari PAD [pendapatan asli daerah] menjadi rendah," tuturnya.

Sementara itu, realisasi rata-rata belanja APBD provinsi dan kabupaten/kota se-Indonesia hingga 17 Desember 2021, pukul 18.00 WIB, mencapai Rp928,25 triliun (73,23%). Seperti pendapatan, capaian tersebut pun lebih rendah dibandingkan dengan Desember tahun anggaran (TA) 2020 yang mencapai 82,69%.

Realisasi belanja APBD 2021 di tingkat provinsi rata-rata Rp305,57 triliun (78,49%), kabupaten Rp507,68 triliun (71,08%), dan kota Rp115 triliun (70,09%).

Tito berpendapat, turunnya realisasi belanja ini disebabkan perhitungan baru sampai medio Desember. Dia berharap, ada peningkatan realisasi belanja dalam waktu yang tersisa.

"Realisasi belanja, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, yang menjadi 'tulang punggung' utama untuk mendorong perekonomian di masa pandemi ini menjadi sangat penting," tandasnya.