Rupiah melemah, harga pangan naik: Seberapa siap pemerintah menahan gejolak?

Tekanan ekonomi yang semakin berat di tingkat menengah ke bawah akibat melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar AS mulai memicu kekhawatiran baru. Jika terus dibiarkan, kondisi ekonomi yang karut-marut ini dikhawatirkan dapat mengikis kepercayaan publik terhadap pemerintah.

Bahkan, akumulasi ketidakpuasan masyarakat tidak menutup kemungkinan dapat bermuara pada aksi demonstrasi besar-besaran.

Peneliti Senior Pusat Riset Kependudukan Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Andy Ahmad Zaelany, mengatakan anjloknya rupiah hingga menembus Rp18.000 per dolar AS telah memicu inflasi serius, terutama bagi masyarakat berpenghasilan rendah.

Menurut Andy, keresahan warga mulai terlihat dari kenaikan harga sejumlah komoditas di pasar yang menjadi urat nadi ekonomi masyarakat bawah. Ia memperingatkan, jika gejolak ini tidak segera diantisipasi, situasi dapat memburuk menjadi kekacauan sosial atau amuk massa.

“Dampak utama yang mengguncang Indonesia saat ini adalah lonjakan nilai tukar dolar yang melampaui Rp18.000. Jika terus merangkak naik hingga Rp20.000, Indonesia bisa berada dalam situasi kritis. Satu pemicu kecil saja bisa menyulut amuk massa. Karena itu, pemerintah perlu segera mengeluarkan kebijakan fiskal yang kuat untuk menahan laju dolar dan mengembalikannya ke level normal,” ujar Andy, Senin (8/6).

Strategi atasi inflasi dan ketergantungan impor

Selain persoalan kurs, kenaikan harga pangan akibat inflasi juga menjadi pekerjaan rumah yang mendesak. Lonjakan harga ini terjadi karena sebagian komoditas pangan rumah tangga di Indonesia masih bergantung pada jalur impor.

Meski berfokus pada masyarakat bawah, Andy menyarankan agar stimulus pemulihan ekonomi juga menyasar kelas menengah ke atas. Salah satu langkah yang diusulkan adalah pemberian insentif berupa keringanan pajak khusus bagi sektor-sektor yang berkontribusi langsung terhadap peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM).

“Langkah konkret yang harus diambil sekarang adalah menyusun kebijakan fiskal untuk menormalisasi kurs, menggenjot ketahanan pangan, dan memangkas angka impor sedrastis mungkin. Selain itu, pemerintah juga harus aktif mengupayakan kelancaran distribusi BBM (bahan bakar minyak) di tingkat global, mencari sumber energi alternatif, serta ikut mendorong agar Selat Hormuz dapat dibuka kembali,” tegas Andy.

Sebagai langkah pelengkap yang tidak kalah krusial, Andy menambahkan, pemerintah harus menciptakan iklim usaha yang kondusif bagi sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

Hal itu dapat ditempuh melalui kemudahan akses kredit, pemotongan pajak, kelancaran distribusi barang, serta stabilitas harga pangan di pasar.