Seritifikat tanah yang dibagikan Jokowi untuk kredit bank

Pemerintah menargetkan sertifikat 126 juta tanah tuntas pada 2025 dengan target rata-rata 10 juta per tahun.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution mengatakan sertifikasi tanah yang dicanangkan oleh Presiden Joko Widodo salah satunya untuk mendorong masyarakat Indonesia masuk ke sektor keuangan.

"Masyarakat kita belum betul-betul masuk ke sektor keuangan. Harus ada usaha agar masyarakat tidak terlalu asing," katanya saat memberi sambutan di acara Capital Market Summit Expo di Jakarta Convention Center, Jakarta, Jumat (23/8).

Untuk itu, katanya, sertifikasi tanah dalam program reforma agraria yang dicanangkan oleh pemerintah menjadi relevan. Pasalnya, dengan sertifikat tanah yang dimiliki oleh masyarakat tingkat ekonomi rendah, dapat dimanfaatkan sebagai agunan bank.

"Relevansinya, kalau aset tanah sudah tersertifikasi maka dia punya modal untuk masuk ke sektor keuangan formal. Untuk agunan," ucapnya.

Dia menjelaskan, untuk dana usaha mikro dari Kredit Usaha Rakyat (KUR), selama ini masih minim peminat. Dengan KUR untuk usaha mikro, peserta dapat meminjam dana hingga Rp25 juta dan tanpa agunan.

Namun, Darmin berencana untuk mengubah ketentuan tersebut dengan meningkatkan pinjaman hingga Rp100 juta bagi usaha mikro untuk dukungan kelancaran bisnisnya, namun dengan agunan berupa sertifikat.

"Saya kemarin bisik-bisik ke presiden untuk apa sertifikasi tanah besar-besaran kalau kemudian tidak tingkatkan akses sektor keuangan, caranya nanti kita tambah sampai Rp70 juta atau Rp100 juta, asal ada jaminan," ujarnya.

Darmin menuturkan, ini juga sebagai usaha untuk menyederhanakan akses bagi usaha kecil untuk masuk pasar modal, khususnya saham.

"Jadi kalau itu dilakukan maka pasar modal itu bukan hanya untuk yang berumah di atas awan, tapi juga bagi yang bermukim di bumi," tuturnya.

Darmin juga mengatakan reforma agraria ala pemerintah dengan sertifikasi tanah ditargetkan tahun ini mencapai tujuh juta sertifikat, dan sembilan juta untuk tahun depan.

"Sehingga dalam beberapa tahun ke depan seluruh tanah di Indonesia akan tersertifikasi," jelasnya.

 

 

 

 

View this post on Instagram

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Di GOR Tridharma Petrokimia Gresik, Kabupaten Gresik, Jawa Timur, siang tadi, saya menyerahkan 3.200 lembar sertifikat hak atas tanah bagi masyarakat Gresik. Dengan begitu, sebanyak 341.606 bidang tanah di Gresik sudah terdaftar dan memiliki sertifikat, di antara 775.514 bidang tanah yang ada di kabupaten itu. Selebihnya, Insya Allah, tuntas pada tahun 2024. Bagaimana dengan seluruh Jawa Timur? Bidang tanah yang telah bersertifikat di provinsi itu adalah 54,45 persen dari 19.498.377 bidang tanah.

A post shared by Joko Widodo (@jokowi) on Jun 20, 2019 at 5:11am PDT