sun
moon
a l i n e a dot id
fakta data kata
logo alinea.id

Setop ekspor sawit seharusnya tak membuat harga TBS jatuh

Harga TBS petani dibeli PKS di kisaran Rp1.200-Rp2.500/kg.

Ayu mumpuni
Ayu mumpuni Sabtu, 30 Apr 2022 14:24 WIB
Setop ekspor sawit seharusnya tak membuat harga TBS jatuh

Pelarangan ekspor minyak goreng dan bahan bakunya seharusnya tidak membuat harga tanda buah segar atau TBS petani jatuh. Sebab, penentuan harga didasarkan pada harga minyak sawit mentah atau CPO internasional.

Direktur Eksekutif Palm Oil Agribusiness Strategic Policy Institute (PASPI) Tungkot Sipayung mengatakan, sejak Presiden Joko Widodo mengumumkan setop ekspor pada 22 April harga CPO dunia terus naik.

"Harga TBS tingkat petani patokannya harga CPO internasional, bukan HPP (harga pembelian pemerintah). Apakah harga internasional naik atau turun akibat pelarangan ekspor? Faktanya harga CPO dunia naik, harusnya TBS di petani naik juga," kata Tungkot, dikutip dari sawitsetara, Sabtu (30/4).

Faktanya, harga TBS petani sawit di sejumlah daerah justru turun. Bahkan terjun bebas. Menurut Tungkot, pabrik kelapa sawit (PKS) mestinya tidak kesulitan menyerap TBS hasil petani saat ada pelarangan ekspor sawit. 

"Apakah pemilik PKS kesulitan menampung TBS petani karena tidak ada penyaluran? Harusnya tidak. Karena selama ini 97% CPO sudah masuk refinery (pengolahan lebih lanjut). Bisa jadi minyak goreng, menjadi biodiesel, oleokimia, dan banyak lagi produk turunannya," ujar Tungkot.

Tungkot menjelaskan, saat ini pengusaha kelapa sawit mendapatkan keuntungan lebih tinggi karena harga CPO kembali naik. Kenaikan harga juga terjadi produk lain yang dilarang ekspornya, yakni Refined Bleached and Deodorized Palm Oil (RBD Palm Oil), Refined Bleached and Deodorized Palm Olein (RBD Palm Olein), minyak jelantah, dan minyak goreng sawit.

Harga TBS terjun bebas

Menurut Ketua Umum DPP Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (APKASINDO) Gulat ME Manurung, harga TBS sudah jatuh lebih dari 75%. "Saat ini, harga TBS petani dibeli PKS di kisaran Rp1.200-Rp2.500/kg," kata Gulat Manurung kepada Alinea.id, Rabu (27/4).

Sponsored

Karena itulah, kata Gulat, APKASINDO membuka layanan pengaduan harga TBS sawit murah. Petani dapat melaporkan pabrik kelapa sawit yang secara sepihak menurunkan harga di bawah ketetapan provinsi.

Gulat mengoleksi laporan para anggotanya dari 22 provinsi se-Indonesia berkaitan pelanggaran oleh pabrik kelapa sawit. Pelanggaran ini rata-rata pemangkasan harga TBS sawit secara sepihak. 

Langkah itu, kata Gulat, melanggar ketentuan Tim Penetapan Harga Pembelian TBS Perkebunan sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Pertanian (Permentan) No 01 tahun 2018 tentang Pedoman Penetapan Harga Pembelian Tandan Buah Segar (TBS) Kelapa Sawit Produksi Pekebun.

"APKASINDO membuka layanan pengaduan untuk melaporkan tindakan sewenang-wenang pabrik sawit. Anggota APKASINDO maupun petani lainnya dapat memberikan informasi harga TBS di pabrik tersebut," tegas Gulat.

Hasil pelaporan ini, kata dia, akan diteruskan DPP APKASINDO kepada Dirjen Perkebunan Kementerian Pertanian. Agar bisa dilimpahkan kepada Satgas Pangan Nasional dan ke Satgas Pangan di Mabes Polri.

Gulat geram dengan perilaku sewenang-wenang pabrik sawit yang memanfaatkan kesempatan. Setelah Presiden Jokowi memutuskan melarang ekspor minyak goreng, 22 April 2022, tiba-tiba pabrik menetapkan pengurangan harga dalam waktu kurang dari satu hari.

Padahal, kata dia, pemerintah saat itu belum mengeluarkan aturan jelas produk apa yang dilarang dan sampai kapan. Penjelasan detail baru disampaikan pemerintah lewat Menko Perekonomian Airlangga Hartarto pada 27 April. "Namun, meski belum ada aturan jelas dan detail, pabrik mengambil tindakan sepihak terhadap harga," ujar Gulat kesal.

Air mata petani

Fenny Sofyan dari Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) mengatakan, harga TBS jatuh di tingkat petani karena larangan ekspor itu hanya reaksi kepanikan dan sementara. Harga TBS didasarkan pada harga CPO internasional bulan sebelumnya. 

Selain itu, kata dia, harga TBS juga selalu dievaluasi setiap bulannya berdasarkan harga CPO dunia dan ditentukan secara bersama-sama: Dinas Perkebunan, perusahaan, dan pekebun. Tidak bisa ditentukan secara sepihak. "Jadi tidak bisa ujug-ujug naik atau turun," katanya.

Badaruddin Puang Sabang berterimakasih atas penjelasan Fanny. Sebagai mitra strategis APKASINDO, Ketua DPW APKASINDO Provinsi Sulawesi Selatan itu meminta GAPKI menyurati seluruh cabangnya, dari Sabang sampai Merauke. Supaya PKS-PKS, terkhusus anggota GAPKI, tidak curang.

"Jangan ambil kesempatan dalam kesempitan. Dan bermohon agar surat itu ditembuskan juga ke semua asosiasi sawit, termasuk ke Ketua Satgas Pangan Indonesia," pinta Badar.

Ia menduga, korporasi dan PKS menggunakan air mata petani untuk melawan kebijakan pemerintah. "Kalau memang benar niat korporasi PKS ingin mencari untung besar atas situasi turbulensi ini, jelas sangat keterlaluan dan tidak manusiawi," kata Badar.

Badar meminta ketegasan pemerintah terhadap PKS yang berperilaku curang. Pemerintah, kata dia, harus menyelamatkan sektor hulu karena ada 16 juta manusia yang menggantungkan ekonomi rumah tangganya pada sawit.

Berita Lainnya