Menteri Keuangan Sri Mulyani menuturkan pembangunan dan pemindahan ibu kota negara (IKN) baru akan melalui lima tahapan. Prosesnya dimulai dari 2022 hingga 2045.
"Tahapan pembangunan dan pemindahan ini terdiri dari lima tahapan," ujar Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam konferensi pers, Selasa (18/1).
Menurutnya, tahapan pertama merupakan paling kritis, yaitu sesudah undang-undang dibuat atau pada periode tahun 2022 hingga 2024. Di tahap ini, akan dibuat rencana induk detail yang tertuang dalam Peraturan Presiden tentang Pemindahan IKN ke Kalimantan. Selain itu juga mempertimbangkan keunggulan wilayah IKN.
"Kemudian akan diikuti dengan tahap 2, 3, 4, 5 yaitu dari tahun 2025 hingga tahun 2045," ujarnya.
Terkait anggaran untuk membiayai pembangunan ibu kota baru, akan dimasukkan dalam dana program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN).
“Dalam pelaksanaan pembangunan IKN terutama untuk yang momentum awalnya, bisa dikategorikan sebagai proses untuk sekaligus pemulihan ekonomi. Jadi, ini yang akan kami desain untuk tahun 2022, karena seperti yang diketahui di tahun 2022 paket untuk pemulihan ekonomi sebesar Rp450 triliun masih belum dispesifikasi seluruhnya. Jadi, nanti mungkin bisa dimasukkan dalam bagian dari program Pemulihan Ekonomi (PEN) sekaligus membangun momentum pembangunan IKN," ujarnya.
Pembangunan dan pemindahan IKN akan menjadi salah satu strategi mewujudkan visi Indonesia 2045, yakni masuk ke jajaran lima besar perekonomian terkuat di dunia dan memiliki pendapatan per kapita negara berpenghasilan tinggi.
Bendahara negara itu menuturkan sasaran itu dibangun di atas empat pilar utama visi Indonesia 2045, yaitu pembangunan manusia dan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi, pembangunan ekonomi yang berkelanjutan, pemerataan pembangunan, serta pemantapan ketahanan nasional dan tata kelola pemerintahan.