Transisi reformasi LIBOR, Indonesia perkuat kredibilitas referensi suku bunga

Pelaku pasar modal saat ini perlu memahami agenda reformasi referensi suku bunga (benchmark reform) beserta antisipasi yang harus dilakukan. Hal ini disebabkan transisi reformasi (benchmark) suku bunga global dari London Interbank Offered Rate (LIBOR) ke referensi yang lebih kredibel serta penguatan referensi suku bunga di pasar domestik menjadi perhatian otoritas di berbagai negara, termasuk Indonesia.

Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia (BI), Destry Damayanti dalam pemaparannya di  seminar internasional bertajuk “Best Practices and Lessons Learnt on LIBOR Transition in Developing a Robust and Credible Reference Rate” menjelaskan pasar keuangan yang kredibel penting untuk memastikan jalannya fungsi pasar dan stabilitas keuangan. Oleh karena itu, Indonesia melalui National Working Group on Benchmark Reform (NWBGR) berusaha memperkuat kredibilitas referensi suku bunga pascadiskontinuitas LIBOR dengan penyediaan informasi secara intensif bagi pelaku pasar. Selain itu juga merekomendasikan suku bunga referensi alternatif di pasar domestik.

“Kita mengharapkan transisi yang lancar dalam perubahan referensi ini, sehingga memperkuat optimisme pemulihan bersama yang lebih kuat dan berkelanjutan,” kata Destry, Senin( (13/6).

Pada proses pemulihan dan upaya mencapai stabilitas ekonomi seperti saat ini, menurut Suahasil Nazara selaku Wakil Menteri Keuangan, perubahan referensi suku bunga adalah perspektif yang penting. Karena, jika dilihat dari sisi pemerintah, referensi suku bunga mampu mempengaruhi strategi pembiayaan pemerintah dalam jangka panjang guna pembangunan yang berkelanjutan.

“Referensi suku bunga sangat berpengaruh dalam pembiayaan pemerintah untuk pembangunan berkelanjutan dalam jangka panjang. Walau memang untuk mengawalinya perlu koordinasi antar lembaga, dan ini penting bagi stabilitas sector keuangan maupun sektorr riil,” jelas Suahasil.

Pada seminar internasional yang merupakan salah satu rangkaian side event Presidensi G-20 ini, Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Heru Kristiyana melalui Kepala Departemen Penelitian dan Pengaturan Perbankan OJK, Anung Herlianto mengatakan jika perbankan perlu mengambil langkah – langkah mitigasi potensi risiko terkait dengan diskontinuitas LIBOR ini sebagai antisipasi di sektor jasa keuangan. 

Langkah – langkah yang dimaksud antara lain, mengidentifikasi besaran eksposur, komunikasi intensif dengan nasabah, identifikasi potesi konsekuensi hukum dan perpajakan, mengelola potensi benturan kepentingan, menjajaki skema lindung nilai untuk kontrak yang terekspos risiko keuangan signifikan, mengelola risiko pasar dengan baik, dan menyiapkan infrastruktur IT yang diperlukan terkait perubahan sistem transisi LIBOR ini.

Kelancaran proses transisi LIBOR oleh pelaku pasar domestik di Indonesia, dikawal oleh BI bersama Kemenkeu, OJK dan Indonesian Foreign Exchange Market Committee (IFEMC) dengan membentuk NWGBR pada 23 November 2021. Hingga saat ini, NWGBR telah menerbitkan panduan (white paper) transisi LIBOR. NWGBR juga sudah mengukuhkan IndONIA sebagai referensi suku bunga tenor overweight dan akan melanjutkan proses penguatan referensi suku bunga tenor 1 minggu hingga 12 bulan dengan mengacu pada pemilihan referensi suku bunga yang berlaku secara internasional.