Honor BPD naik, DPRD Pati minta tingkatkan kinerja

Anggota Komisi A Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pati, Warsiti meminta anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) untuk meningkatkan kinerja sesuai tupoksinya. Warsiti berharap dengan adanya kenaikan honor, maka anggota BPD di Kabupaten Pati semakin meningkatkan kinerja dengan baik.

"Harus diimbangi dengan kinerja yang profesional," kata Warsiti.

Menurutnya, anggota BPD harus bisa membangun komunikasi dengan pemerintah desa setempat, dalam rangka menyukseskan pembangunan desa. Pasalnya, BPD diatur dalam Permendagri RI Nomor 110 Tahun 2016 yang mempunyai fungsi membahas dan menyepakati Raperdes.

Selain itu, BPD juga harus mempuyai rasa tanggung jawab yang tinggi dalam mengatur pemerintahan desa.

"Kemudian juga rasa tanggung jawab, dan merasa menjadi bagian dari pemerintahan di masing-masing desa," ucapnya.

Politisi Partai Hanura itu juga berharap anggota BPD dapat menyumbangkan pemikirannya untuk memajukan dan kesejahteraan masyarakat desa. Dia mengungkapkan, BPD adalah lembaga yang mirip seperti DPRD sebagai penyerap aspirasi masyarakat.

"Karena bagaimanapun BPD ini adalah salah satu kepanjangan tangan dari DPRD," tandasnya.

Informasi tambahan, honor bagi BPD di Kabupaten Pati mengalami kenaikan yang cukup signifikan.

Honor anggota BPD di Pati meningkat dari tahun sebelumnya. Bila pada tahun 2022, honor yang didapat sebesar Rp1.750.000, maka di tahun 2023, honor BPD sebesar Rp3.500.000.