sun
moon
a l i n e a dot id
fakta data kata
logo alinea.id

PBB desak China bebaskan nyaris sejuta warga Uighur

Panel PBB memperkirakan hingga satu juta warga Uighur kemungkinan ditahan di luar hukum di provinsi Xinjiang, China.

Khairisa Ferida
Khairisa Ferida Jumat, 31 Agst 2018 20:16 WIB
PBB desak China bebaskan nyaris sejuta warga Uighur
Informasi mutakhir perkembangan Covid-19 di Indonesia bisa dilihat di sini
Terinfeksi 135123
Dirawat 39290
Meninggal 6021
Sembuh 89618

Para ahli HAM PBB, pada Kamis (30/8), menyuarakan peringatan atas dugaan kamp pendidikan ulang bagi muslim Uighur. Mereka menyerukan pembebasan segera warga Uighur yang ditahan atas dalih melawan terorisme.

Komite Penghapusan Diskriminasi Rasial PBB memperkirakan hingga satu juta warga Uighur kemungkinan ditahan tanpa proses hukum di provinsi Xinjiang. 

Temuan-temuan tersebut dirilis setelah peninjauan dua hari terhadap catatan HAM China pada awal Agustus. Ini merupakan yang pertama sejak 2009.

Kementerian Luar Negeri China menolak tuduhan tersebut dan mengatakan bahwa pasukan anti-China berada di balik kritik kebijakan Beijing di Xinjiang. China belum pernah secara resmi menegaskan keberadaan pusat-pusat penahanan di sana.

Dalam laporannya, panel PBB mencela definisi terorisme yang luas dan referensi China bagi ekstremisme serta definisi yang tidak jelas dari separatisme dalam undang-undang China. 

Panel PBB menilai, ketidakjelasan tersebut dapat digunakan untuk melawan mereka yang secara damai melaksanakan hak-hak mereka dan memfasilitasi profil kriminal dari etnis dan agama minoritas, termasuk warga Uighur, Tibet dan Mongolia.

China mengklaim bahwa Xinjiang menghadapi ancaman serius dari kelompok militan dan separatis yang merencanakan serangan dan memicu ketegangan antara minoritas Uighur yang mayoritas muslim dan etnis Han.

Dalam kesimpulannya, panel menyatakan, "Banyak laporan penahanan sejumlah besar etnis Uighur dan minoritas muslim lainnya dalam kondisi mereka tidak diizinkan berkomunikasi dengan pihak dan seringkali mereka ditahan dalam waktu yang lama, tanpa dituntut atau diadili, dengan dalih melawan terorisme dan ekstremisme agama."

Sponsored

"Jika praktik tersebut terjadi, kami merekomendasikan ke China untuk menghentikannya. Kami meminta China untuk membebaskan orang-orang tersebut jika penahanan mereka tidak memiliki dasar hukum," ungkap anggota panel PBB Nicolas Marugan.

Para pejabat China belum berkomentar atas laporan ini.

Sejumlah ahli independen menyesalkan tidak adanya data resmi mengenai orang-orang yang ditahan, termasuk mereka yang menunjukkan ekspresi tidak mengancam seperti salam harian.

Selama peninjauan, para ahli menjelaskan mereka telah menerima banyak laporan yang dapat dipercaya bahwa sekitar satu juta orang Uighur ditahan dalam apa yang menyerupai "kamp interniran besar yang diselimuti rahasia." Anggota panel Gay McDougall menggambarkan itu sebagai "zona tanpa hak".

Panel menyatakan keprihatinan atas laporan "pengawasan massal secara tidak proporsional yang menargetkan etnis Uighur", termasuk melalui pemeriksaan polisi yang dan pemindaian ponsel di pos-pos pemeriksaan.

Laporan PBB juga mengutip pengakuan yang menyatakan bahwa banyak warga Uighur yang meninggalkan China telah dipaksa untuk kembali ke negara itu. PBB menyerukan kepada Beijing untuk mengungkapkan keberadaan dan status mereka.

McDougall mengutip tuduhan bahwa lebih dari 100 mahasiswa Uighur yang kembali ke China dari negara-negara termasuk Mesir dan Turki telah ditahan. Beberapa di antaranya disebut mati dalam tahanan.

Sebuah kelompok bipartisan anggota parlemen Amerika Serikat pada hari Rabu mendesak Washington untuk menjatuhkan sanksi pada pejabat Cina yang bertanggung jawab atas pelanggaran hak asasi manusia terhadap warga muslim di Xinjiang.

Selain itu, Panel PBB mendesak China untuk mengizinkan warga Tibet mengakses paspor untuk perjalanan ke luar negeri dan mempromosikan penggunaan bahasa Tibet dalam pendidikan, sistem peradilan, dan media.

"Laporan-laporan yang kami terima menyebutkan bahwa bahasa Tibet tidak memiliki kedudukan yang sama dengan bahasa Mandarin di Tibet," kata Marugan, seraya menambahkan bahwa warga Tibet memiliki hak untuk berbicara bahasa mereka sendiri dan untuk itu harus dilestarikan.

Panel meminta China untuk melaporkan kembali dalam waktu satu tahun terkait kekhawatiran-kekhawatiran yang mereka ungkapkan.

 


Sumber: Reuters

Berita Lainnya