Agresi Rusia ke Ukraina perburuk krisis pangan Afrika Barat

Negara-negara di kawasan Afrika Barat menghadapi krisis pangan terburuk sepanjang sejarah akibat konflik, kekeringan, dan perang yang terjadi di Ukraina. Faktor-faktor tersebut berpengaruh terhadap harga dan ketersediaan pangan di Afrika Barat.

Melansir Reuters pada Selasa (5/4), ada sekitar 27 juta orang yang menderita kelaparan di Afrika Barat. Jumlah ini bisa meningkat menjadi 38 juta pada Juni 2022 bahkan meningkat 40% dari tahun lalu, dan menjadi yang tertinggi sepanjang sejarah. Darurat pangan kali pertama diserukan 11 organisasi internasional yang menjadi lembaga donor di Afrika Barat.

Sebagian besar wilayah Afrika Barat, antara lain Burkina Faso, Mali, Niger, dan Nigeria, mengalami kondisi sosial lebih parah akibat konflik agama. Akibatnya, jutaan orang terpaksa meninggalkan tanah mereka.

Negara lainnya, Chad, menjadi wilayah yang paling parah terdampak kelaparan. Wilayah ini juga mengalami banjir dan kekeringan yang memburuk karena dampak perubahan iklim sehingga lebih sulit untuk bertani.

Jaringan Pencegahan Krisis Pangan Afrika Barat mencatat, produksi sereal pada 2021-2022 turun 39% di Niger dan 15% di Mali. Selain itu, harga pangan global melonjak dan perdagangan terganggu karena invasi Rusia ke Ukraina. 

Menurut Jaringan Pencegahan Krisis Pangan Afrika Barat, penutupan perbatasan karena pandemi Covid-19 turut menyumbang dampak negatif pada krisis pangan tersebut.

"Masalah utama yang paling buruk adalah semua orang terlantar dan tanah terlantar karena konflik," kata Direktur Regional Oxfam untuk Afrika Barat dan Tengah, Assalama Dawalack Sidi. Oxfam adalah salah satu lembaga donor yang menangani Afrika.

Berdasarkan data Organisasi Pangan dan Pertanian Dunia (FAO), enam negara Afrika Barat mengimpor 30-50% gandum dari Rusia dan Ukraina. Sidi memperingatkan, agresi Rusia ke Ukraina berisiko mengalihkan dana yang sangat dibutuhkan dari Afrika Barat.

"Banyak [lembaga] donor telah mengindikasikan bahwa mereka dapat memotong dana bagi Afrika untuk membayar pengungsi di Eropa," katanya.